ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Komisi VII DPR RI menilai pengembangan sektor pariwisata nasional masih menghadapi tantangan besar akibat lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan. Kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola destinasi wisata dinilai menghambat upaya peningkatan daya saing pariwisata Indonesia.

Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Dalam agenda tersebut, DPR menyoroti pentingnya peran Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sebagai penghubung utama dalam menyatukan berbagai kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata.

Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini mengatakan, masih terdapat ego sektoral yang kerap muncul dalam tata kelola pariwisata di sejumlah daerah. Kondisi ini menyebabkan program pengembangan wisata tidak berjalan optimal dan berpotensi menghambat pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan. Menurutnya, Kemenpar perlu mengambil peran lebih aktif dalam membangun komunikasi dan koordinasi lintas sektor agar seluruh pihak memiliki visi yang sama dalam memajukan destinasi wisata nasional.

“Ada beberapa catatan yang ingin memang kami titik beratkan kepada peran pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata untuk bisa menyelesaikan masalah ego sektoral,” katanya, dalam keterangan tertulis, Jumat (29/5/2026).

Jembatan Kebutuhan Daerah dengan Kebijakan Nasional

Baca juga: Firman Soebagyo Ingatkan Pemerintah, Ekonomi Sulit Tumbuh Jika Sektor Swasta Terus Tertekan

Ia menambahkan, kementerian tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga harus mampu menjadi fasilitator yang menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan nasional. Dengan komunikasi yang terbangun secara baik, setiap daerah dapat mengembangkan potensi wisatanya secara lebih maksimal.

“Kementerian Pariwisata harus benar-benar mampu menjadi komunikator yang memang bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang ada di setiap masing-masing daerah,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Novita menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sektor pariwisata tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta pengelola destinasi untuk menciptakan tata kelola pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Ia berharap penguatan koordinasi dan komunikasi lintas sektor dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas destinasi wisata Indonesia, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata yang semakin kompetitif. (*)