ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempercepat penguatan ekosistem halal di sektor peternakan dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi Juru Sembelih Halal (Juleha). Hingga pertengahan 2026, tercatat lebih dari 700 tenaga penyembelih telah mengikuti pelatihan teknis dan proses sertifikasi kompetensi sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan ekonomi syariah daerah.

Program peningkatan kualitas Juleha tersebut mulai digalakkan sejak 2021 dan menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan proses penyembelihan hewan memenuhi standar halal sekaligus menjaga kualitas produk pangan asal hewan.

Pokja Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Jawa Tengah, Diana Dwie Ariantie mengatakan, sampai 2026 sebanyak sekitar 706 orang telah mengikuti bimbingan teknis maupun sertifikasi kompetensi.

“Dari 2021 sampai 2026 ini, sudah hampir 700-an yang mengikuti bimtek maupun sertifikasi kompetensi,” kata Diana, Selasa (26/5/2026).

Juleha Bersertifikat

Baca juga: Ritual Sakral Api Dharma Waisak 2026 Digelar di Candi Mendut, Simbol Cahaya Kebijaksanaan Umat Buddha

Menurutnya, keberadaan Juleha bersertifikat kini menjadi faktor penting dalam mendukung proses sertifikasi halal, baik pada rumah potong hewan (RPH) maupun unit usaha pengolahan unggas. Setiap RPH bahkan diwajibkan memiliki minimal dua tenaga penyembelih yang telah memiliki sertifikat kompetensi.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari agenda prioritas pembangunan daerah yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi syariah di Jawa Tengah.

“Ini menjadi prioritas Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen untuk mendukung ekonomi syariah menuju program prioritas pembangunan daerah tahun 2027,” ujarnya.

Pada tahun 2026, Distannak Jawa Tengah menargetkan pelatihan bagi 180 peserta. Hingga Mei 2026, sebanyak 120 peserta telah mengikuti pelatihan yang digelar di dua wilayah, yakni Kabupaten Kudus dan Ungaran, masing-masing sebanyak 60 orang.

Selain pelatihan, pemerintah juga menargetkan 100 peserta mengikuti sertifikasi kompetensi melalui Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang terhubung dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Baca juga: Ahmad Luthfi Ajak Semua Elemen Bergerak Cegah Kekerasan di Pesantren

“Di Jawa Tengah, TUK yang berhubungan langsung dengan LSP Pertanian berada di Dinas Pertanian dan Peternakan,” jelas Diana.

Ia menambahkan, sertifikasi Juleha kini tidak hanya dibutuhkan untuk mendukung industri halal dalam negeri, tetapi juga menjadi bekal tenaga kerja yang ingin berkarier di luar negeri. Sejumlah unit usaha yang mengurus sertifikat halal juga diwajibkan memiliki tenaga penyembelih yang telah tersertifikasi.

Salah satu daerah yang dinilai aktif mendorong program tersebut adalah Kabupaten Brebes melalui gerakan “Satu Desa Satu Juleha Bersertifikat”. Program ini bahkan mendapat dukungan pemerintah daerah melalui pembentukan kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Juleha.

“Ini bagus untuk dicontoh kabupaten dan kota lain. Harapannya setiap desa memiliki minimal satu juru sembelih bersertifikat,” katanya.

Sementara itu, Juru Sembelih Halal asal Gunungpati, Kota Semarang, Ahmad Bashit mengaku pelatihan dan sertifikasi yang diikutinya memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai proses penyembelihan sesuai prinsip halal dan ihsan.

Baca juga: Jateng Fokus Kembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah pada 2027, Daerah Siap Bergerak Bersama

“Artinya memperlakukan hewan yang akan disembelih dengan penanganan yang baik,” ujar Bashit.

Ia menjelaskan, hewan yang akan disembelih harus dipastikan tidak mengalami stres. Bahkan proses mengasah pisau disarankan dilakukan di luar pandangan hewan untuk menjaga kondisi psikologisnya. Selain itu, penanganan pascapenyembelihan juga menjadi perhatian penting, termasuk pemisahan antara daging, jeroan, kulit, dan bagian lainnya guna mengurangi risiko kontaminasi bakteri serta menjaga mutu produk.

Tak hanya bertugas melakukan penyembelihan, para Juleha juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat melalui musala, masjid, hingga lembaga keagamaan mengenai tata cara penyembelihan yang halal, higienis, dan sesuai kaidah ihsan. (*)