ORBIT-NEWS.COM, PURWOKERTO – Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam memberikan akses layanan kesehatan yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat terus diperkuat. Melalui program berobat gratis cukup menggunakan KTP, Pemkab Banyumas memastikan seluruh warga tetap bisa memperoleh layanan kesehatan tanpa terkendala biaya maupun persoalan administrasi.

Kebijakan ini sekaligus menjadi langkah nyata Pemkab Banyumas dalam mempercepat implementasi Universal Health Coverage (UHC), yakni sistem jaminan kesehatan yang menjamin seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas.

Meski demikian, muncul kekhawatiran dari sejumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti puskesmas dan klinik pratama, terkait potensi menurunnya jasa pelayanan (jaspel) akibat kebijakan tersebut. Menanggapi hal itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas memastikan fasilitas kesehatan tidak perlu khawatir terhadap potensi penurunan pendapatan.

Asisten Administrasi Umum Sekda Banyumas, Amrin Ma’ruf menjelaskan, FKTP pada dasarnya telah memiliki sumber pemasukan tetap melalui sistem kapitasi BPJS Kesehatan. Sistem ini memberikan pembayaran rutin setiap bulan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar, bukan dari banyaknya pasien yang datang berobat.

“Dana kapitasi tetap diterima meski jumlah pasien yang datang tidak terlalu banyak. Jadi fasilitas kesehatan tetap memiliki pendapatan yang stabil,” jelas Amrin.

Baca juga: Ritual Sakral Api Dharma Waisak 2026 Digelar di Candi Mendut, Simbol Cahaya Kebijaksanaan Umat Buddha

Ia mencontohkan, apabila fasilitas kesehatan menerima dana kapitasi sebesar Rp6 juta per bulan sementara biaya pelayanan yang dikeluarkan hanya sekitar Rp2 juta, maka selisihnya tetap menjadi pemasukan bagi fasilitas kesehatan tersebut.

Selain dana kapitasi, puskesmas dan klinik pratama juga masih memperoleh pendapatan dari berbagai layanan lain. Mulai dari vaksinasi calon jemaah haji, pemeriksaan kesehatan calon pengantin, hingga layanan pengobatan mandiri masyarakat.

Dengan berbagai sumber pemasukan tersebut, Amrin menilai tidak ada alasan bagi fasilitas kesehatan untuk khawatir terhadap implementasi program berobat gratis menggunakan KTP.

“Yang paling penting adalah pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Siapkan Anggaran Rp105 Miliar

Baca juga: Polresta Banyumas Gagalkan Peredaran Setengah Kilogram Ganja, Pengedar Asal Wangon Dibekuk

Sebagai bentuk keseriusan menjalankan program ini, Pemerintah Kabupaten Banyumas bahkan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp105 miliar pada tahun 2026. Nilai tersebut meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp47 miliar.

Peningkatan anggaran ini menunjukkan komitmen kuat Pemkab Banyumas dalam memastikan tidak ada warga yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan hanya karena persoalan ekonomi.

Amrin juga berharap BPJS Kesehatan dapat mendukung penuh kebijakan yang diinisiasi Bupati Banyumas tersebut, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan optimal di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, memang masih terdapat sejumlah tantangan administratif, salah satunya proses aktivasi layanan yang harus merujuk pada Kartu Keluarga (KK). Kondisi ini dinilai berpotensi membuat anggaran UHC lebih cepat terserap. Namun, Amrin menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dibanding persoalan administrasi.

“Tidak boleh ada orang sakit yang membutuhkan penanganan segera, justru tidak segera dilayani hanya karena urusan administrasi,” tegas Amrin.

Baca juga: Ahmad Luthfi Ajak Semua Elemen Bergerak Cegah Kekerasan di Pesantren

Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono juga menunjukkan keseriusannya dalam mengawal program ini. Bahkan, ia meminta apabila masih ada warga yang diminta membayar layanan kesehatan, maka biaya tersebut dapat “ditagihkan kepada Bupati”.

“Kalau mereka tidak mau mengeluarkan uang dari CSR atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sudah, nanti tagihkan ke Bupati. Saya bayarin pakai kocek pribadi,” tegas Sadewo.

Pernyataan tersebut menjadi pesan kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas ingin memastikan seluruh masyarakat mendapatkan hak layanan kesehatan secara layak tanpa terkecuali.

Melalui program berobat gratis cukup dengan KTP ini, Pemerintah Kabupaten Banyumas menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan dapat diakses seluruh masyarakat tanpa terkendala biaya maupun administrasi.

Baca juga: Rumah di Kemranjen Banyumas Ludes Dibakar, Pelaku Diduga Anak Kandung yang Alami Gangguan Jiwa

Di sisi lain, puskesmas dan klinik pratama juga diminta tidak perlu khawatir kehilangan pendapatan, karena sistem kapitasi BPJS dan berbagai layanan kesehatan lainnya tetap menjadi sumber pemasukan yang stabil. Dengan dukungan anggaran yang terus meningkat, program ini diharapkan mampu memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus memastikan tidak ada lagi warga Banyumas yang kesulitan mendapatkan hak berobat secara layak.