ORBIT-NEWS.COM, SURAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menegaskan pentingnya keakuratan data dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Ia mengingatkan agar proses pendataan dilakukan secara jujur dan profesional tanpa ada rekayasa demi kepentingan pencitraan pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Esti Wijayati usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, data sensus memiliki peran sangat strategis karena menjadi dasar pemerintah dan DPR dalam menyusun kebijakan nasional. Jika data yang dikumpulkan tidak sesuai fakta di lapangan, maka kebijakan yang dihasilkan berpotensi salah sasaran.

“Data ini harus akurat dan valid sesuai fakta. Jangan sampai dibuat seolah-olah semuanya baik-baik saja demi pencitraan. Kalau itu terjadi, justru sangat berbahaya bagi perencanaan negara,” tegas Esti.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menilai, kesalahan data bisa memicu blunder dalam pengambilan keputusan pemerintah, terutama menyangkut kondisi ekonomi masyarakat, perkembangan UMKM, hingga arah pembangunan nasional.

Baca juga: Firman Soebagyo Ingatkan Pemerintah, Ekonomi Sulit Tumbuh Jika Sektor Swasta Terus Tertekan

Berikan Informasi yang Benar

Ia juga meminta masyarakat tidak takut memberikan informasi sebenarnya kepada petugas sensus. Menurutnya, masih ada kekhawatiran di tengah masyarakat bahwa data ekonomi yang diberikan akan berdampak pada peningkatan pajak atau kebijakan lain yang memberatkan.

Padahal, lanjut Esti, data tersebut dibutuhkan untuk memotret kondisi riil perekonomian nasional sehingga pemerintah dapat menyusun program yang lebih tepat dan berpihak kepada masyarakat.

“Masyarakat harus diberi pemahaman bahwa data ini bukan untuk menakut-nakuti atau menaikkan pajak. Data ini penting untuk melihat kondisi ekonomi Indonesia, termasuk perkembangan UMKM dan sektor usaha masyarakat,” ujarnya.

Selain menyoroti validitas data, Esti juga mengingatkan BPS agar serius menyiapkan tenaga lapangan yang bertugas melakukan pendataan. Ia menilai kemampuan komunikasi petugas menjadi faktor penting agar masyarakat merasa nyaman saat dimintai data.

Baca juga: DPR Soroti Lemahnya Koordinasi Pengelolaan Destinasi Wisata, Kementerian Pariwisata Diminta Perkuat Sinergi dengan Daerah

Menurutnya, pendekatan yang sopan dan humanis harus dikedepankan oleh petugas sensus ketika mendatangi warga. Petugas juga diminta selalu menunjukkan identitas resmi dan surat tugas agar masyarakat merasa aman.

“Cara komunikasi itu penting. Jangan datang dengan sikap yang membuat masyarakat takut atau enggan memberi data. Harus ada pendekatan yang santun, ramah, dan menghargai warga,” tandasnya.

Sensus Ekonomi 2026 sendiri menjadi agenda nasional untuk memetakan kondisi ekonomi Indonesia secara menyeluruh, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.