Banner Utama

FKD-MPU Sepakati Tiga Kerja Sama Baru, Fokus Ketahanan Energi hingga Pengelolaan Sampah Nasional

Daerah
By Vivin  —  On May 12, 2026
Caption Foto : Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) resmi menyepakati tiga klaster kerja sama baru dalam rapat kerja yang digelar di Kota Semarang, Selasa (12/5/2026). (Foto :Dok. Kominfo Jateng).

ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG – Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) resmi menyepakati tiga klaster kerja sama baru dalam rapat kerja yang digelar di Kota Semarang, Selasa (12/5/2026). Tiga fokus baru tersebut meliputi ketahanan energi, pembangunan giant sea wall lintas provinsi, dan pengelolaan sampah terpadu.

Kesepakatan ini memperkuat sinergi pembangunan antardaerah yang sebelumnya telah mencakup enam sektor strategis, yakni ketahanan pangan, pariwisata, penanggulangan bencana, ketertiban umum, kesejahteraan sosial, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas wilayah dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah dan dampak situasi global.

Menurutnya, hasil rapat kerja FKD-MPU tahun ini harus segera ditindaklanjuti oleh masing-masing pemerintah daerah agar menghasilkan program nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Saya berharap setelah kembali ke daerah masing-masing, seluruh peserta segera membahas implementasi hasil rapat kerja ini. Kolaborasi antardaerah harus mampu mendorong eksplorasi potensi wilayah secara bersama-sama,” ujar Luthfi saat memimpin rapat di Hotel Tentrem Semarang.

Baca juga: Ritual Sakral Api Dharma Waisak 2026 Digelar di Candi Mendut, Simbol Cahaya Kebijaksanaan Umat Buddha

10 Propinsi

FKD-MPU sendiri beranggotakan 10 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Dalam pembahasan ketahanan energi, Ahmad Luthfi menyoroti dampak geopolitik global terhadap kenaikan harga minyak dunia yang berimbas pada kondisi energi nasional. Ia menilai, daerah perlu memperkuat kerja sama untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan.

Selain energi, isu pengelolaan sampah juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Luthfi menyebut target zero waste nasional pada 2029 harus didukung langkah konkret dari daerah, bahkan diupayakan bisa tercapai lebih cepat.

“Persoalan sampah menjadi prioritas nasional. Daerah harus mulai mereplikasi praktik pengelolaan sampah yang sudah berhasil diterapkan di sejumlah wilayah,” katanya.

Baca juga: Ahmad Luthfi Ajak Semua Elemen Bergerak Cegah Kekerasan di Pesantren

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa 10 provinsi anggota FKD-MPU memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yakni mencapai 62 persen.

Ia meminta seluruh daerah memastikan realisasi program kerja sama yang telah disepakati sejak 2025 sekaligus mempercepat implementasi sektor energi dan pengolahan sampah.

Menurut Bima Arya, pemerintah pusat saat ini terus menjaga stabilitas harga BBM subsidi hingga akhir tahun. Selain itu, transformasi menuju kendaraan listrik juga perlu dipercepat di lingkungan pemerintah daerah.

“Kalau memungkinkan, seluruh gubernur mulai menggunakan kendaraan listrik sebagai bentuk dukungan percepatan transisi energi,” ujarnya.

Pada sektor ketahanan pangan, Bima Arya menekankan pentingnya konektivitas distribusi antardaerah agar pasokan bahan pokok tetap aman dan harga terkendali.

Baca juga: Jateng Fokus Kembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah pada 2027, Daerah Siap Bergerak Bersama

Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU, Suhajar Diantoro, menambahkan bahwa seluruh hasil rapat kerja gubernur akan segera ditindaklanjuti melalui pertemuan organisasi perangkat daerah (OPD) pada Juni 2026 untuk menyusun rencana aksi teknis.

Ia menjelaskan, salah satu kerja sama yang sudah mulai berjalan nyata berasal dari klaster pariwisata. Saat ini, 10 provinsi tengah mematangkan paket wisata lintas daerah yang menghubungkan beberapa destinasi dalam satu perjalanan.

Tak hanya itu, sebanyak 12 BUMD pangan dari 10 provinsi juga telah bertemu membahas penguatan distribusi pangan nasional. Salah satu usulan yang sedang dikembangkan ialah dashboard pangan terpadu yang memuat data stok dan harga bahan pokok secara real time.

“Ke depan, ada kemungkinan pembentukan holding pangan antardaerah untuk memperkuat jaringan distribusi dan ketahanan pangan nasional,” kata Suhajar.

Baca juga: Padepokan Padang Ati Tersandung Kasus Hukum, Kemenag Pastikan Pendidikan Ratusan Anak Tetap Berjalan

Tags:
Bagikan:

Tulis Komentar

Komentar

Belum ada komentar.

Berita Unggulan

ORBIT VOX

Kirimkan kritik, ide, dan aspirasi Anda melalui email resmi redaksi redaksiorbitnews@gmail.com. Suara Anda penting bagi kami.

Ikuti Kami

Dapatkan update terbaru melalui sosial media kami: