ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat langkah menuju Indonesia bebas malaria pada tahun 2030. Meski ratusan daerah telah dinyatakan terbebas dari penularan malaria, ancaman penyakit ini masih membayangi sejumlah wilayah, terutama di kawasan Papua yang menjadi penyumbang terbesar kasus nasional.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr. Andi Saguni, menegaskan bahwa eliminasi malaria bukan pekerjaan singkat yang bisa dicapai secara instan. Menurutnya, dibutuhkan strategi jangka panjang, dukungan lintas sektor, serta konsistensi dari seluruh pemerintah daerah.

“Setiap wilayah memiliki tantangan berbeda, sehingga strategi eliminasi harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah,” kata Andi.

Komitmen pemerintah tersebut sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), yakni mewujudkan Indonesia sepenuhnya bebas malaria pada 2030. 

Hingga 2026, capaian eliminasi malaria di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 412 dari total 514 kabupaten/kota atau sekitar 80 persen wilayah di Indonesia telah berhasil menghentikan penularan malaria.

Baca juga: Bolehkah Penderita Hipertensi Minum Kopi? Ini Batas Aman dan Tips Konsumsinya

Selain itu, tujuh provinsi kini resmi menyandang status bebas malaria, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, DI Yogyakarta, dan Sumatera Selatan. Meski demikian, pemerintah mengingatkan bahwa status bebas malaria bukan akhir perjuangan. Daerah yang sudah berhasil mengeliminasi malaria tetap harus meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjadi penularan kembali.

“Beberapa daerah bahkan pernah mengalami lonjakan kasus hingga Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah sebelumnya dinyatakan bebas malaria,” jelas Andi.

Papua Jadi Penyumbang 95 Persen Kasus Malaria Nasional

Di tengah tren positif tersebut, malaria masih menjadi persoalan serius di wilayah timur Indonesia. Berdasarkan data Kemenkes, jumlah kasus malaria sepanjang 2025 mencapai 706.297 kasus, meningkat sekitar 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 543.965 kasus. Dari total tersebut, sekitar 95 persen kasus atau lebih dari 674 ribu kasus ditemukan di kawasan Papua yang meliputi enam provinsi.

Kemenkes menilai peningkatan angka kasus ini bukan semata-mata karena penyebaran penyakit yang makin luas, melainkan juga akibat semakin masifnya penemuan kasus aktif di lapangan serta membaiknya sistem pelaporan digital melalui Sistem Informasi Surveilans Malaria (SISMAL).

Baca juga: Kacang Kapri, Superfood Kaya Serat yang Bantu Cegah Diabetes dan Jaga Kesehatan Jantung

“Papua masih menjadi fokus utama dalam upaya eliminasi malaria nasional,” jelasnya. 

Untuk menekan penyebaran malaria di daerah endemis tinggi, Kemenkes menerapkan strategi TOKEN, yakni Temukan, Obati, dan Kendalikan Vektor. Program ini diperkuat dengan intervensi khusus bagi kelompok masyarakat dengan mobilitas tinggi seperti pekerja tambang, perambah hutan, aparat TNI-Polri, hingga masyarakat adat di wilayah terpencil.

Langkah yang dilakukan meliputi pembagian kelambu antinyamuk, pengobatan pencegahan malaria, serta peningkatan pengendalian lingkungan yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Anopheles.