ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diminta benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J. Rumambi, menegaskan pentingnya pemerintah memperketat pendataan penerima manfaat agar bantuan tidak salah sasaran.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penegasan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut program MBG tidak bersifat wajib bagi keluarga mampu maupun anak-anak dari kalangan ekonomi atas.

Menurut Matindas, pernyataan Presiden harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola program bantuan sosial secara menyeluruh, terutama terkait validitas data penerima manfaat.

“Program Makan Bergizi Gratis harus benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai anggaran negara yang besar justru dinikmati oleh mereka yang secara ekonomi sudah mampu,” kata Matindas dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026).

Politisi PDI Perjuangan ini menilai, pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi langkah penting agar program MBG dapat menyentuh anak-anak dari keluarga prasejahtera yang membutuhkan tambahan asupan gizi. Ia meminta pemerintah melakukan validasi data secara berkala serta membangun sistem penyaringan penerima yang lebih ketat dan akurat.

Baca juga: Firman Soebagyo Ingatkan Pemerintah, Ekonomi Sulit Tumbuh Jika Sektor Swasta Terus Tertekan

“Kalau Presiden menyampaikan orang kaya tidak harus menerima MBG, berarti pemerintah wajib memiliki sistem pendataan yang benar-benar kuat dan terukur,” ujarnya.

Transparansi Distribusi MBG

Selain persoalan data, Matindas juga menyoroti pentingnya transparansi dalam distribusi program. Menurutnya, pengawasan perlu diperketat agar tidak terjadi kebocoran anggaran maupun penyimpangan dalam penyaluran bahan pangan dan makanan siap saji.

Ia menambahkan, program MBG seharusnya tidak hanya dipandang sebagai program pembagian makanan gratis, tetapi juga bagian dari strategi pemerintah dalam menekan angka stunting dan memperkuat kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Legislator asal Sulawesi Tengah itu memastikan Komisi VIII DPR RI akan terus mengawasi pelaksanaan program MBG agar berjalan sesuai tujuan dan tidak membebani keuangan negara akibat tata kelola yang buruk.

Baca juga: DPR Soroti Lemahnya Koordinasi Pengelolaan Destinasi Wisata, Kementerian Pariwisata Diminta Perkuat Sinergi dengan Daerah

“Kami ingin program ini menjadi instrumen pengentasan kemiskinan dan pencegahan stunting yang efektif. Karena itu, petunjuk teknis dan pengawasannya harus benar-benar jelas dan kredibel,” tegasnya.