ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus menggenjot pemerataan tenaga medis spesialis dengan memperkuat kebijakan afirmatif bagi putra-putri daerah, khususnya dari wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Langkah ini ditempuh untuk mengatasi ketimpangan distribusi dokter spesialis yang masih menjadi tantangan besar dalam sistem kesehatan nasional.

Kebijakan afirmatif tersebut diarahkan untuk membuka akses pendidikan dokter spesialis bagi tenaga medis dari keluarga kurang mampu sekaligus menekan beban biaya pendidikan yang selama ini menjadi hambatan utama. Pemerintah menilai perlu terobosan agar kebutuhan dokter spesialis dapat terpenuhi lebih cepat dan merata.

Berdasarkan proyeksi pemerintah hingga 2032, Indonesia masih kekurangan hampir 65 ribu dokter spesialis. Tanpa strategi percepatan, pemenuhan kebutuhan tersebut diperkirakan memakan waktu lebih dari satu dekade.

Sebagai solusi, Kemenkes meluncurkan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (PPDS RSPPU) pada 6 Mei 2024. Skema ini dirancang untuk mempercepat produksi dokter spesialis sekaligus memastikan distribusinya lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa transformasi layanan kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fasilitas dan pengadaan alat medis.

Baca juga: Tips Tetap Produktif Bekerja Selama Ramadan

“Kita akan memasang alat-alat kesehatan modern di seluruh kabupaten dan kota, baik di Jawa maupun luar Jawa. Namun, alat saja tidak cukup. Yang paling menentukan adalah ketersediaan dokter spesialis yang merata sesuai kebutuhan daerah,” kata Menkes.

Ia menambahkan, rekrutmen peserta PPDS RSPPU difokuskan pada tenaga medis daerah yang telah bekerja di rumah sakit dan memang dibutuhkan layanannya.

“Yang kita rekrut adalah putra-putri daerah yang bekerja di rumah sakit dan memang dibutuhkan layanannya, bukan berdasarkan latar belakang ekonomi, suku, agama, atau status sosial,” tegasnya.

Buka Enam Prodi

Hingga batch ketiga, program ini telah membuka enam program studi di enam rumah sakit pendidikan, antara lain di RSAB Harapan Kita (Ilmu Kesehatan Anak), RSJPD Harapan Kita (Jantung dan Pembuluh Darah), RS Pusat Otak Nasional (Neurologi), RSK Dharmais (Onkologi Radiasi), RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso (Ortopedi dan Traumatologi), serta RS Mata Cicendo (Ilmu Kesehatan Mata).

Baca juga: Wapres RI ke-6, Try Sutrisno Wafat di Usia 90 Tahun

Batch ketiga diikuti 58 peserta didik, sehingga total saat ini terdapat 167 residen yang menempuh pendidikan melalui skema RSPPU.

Memasuki 2026, Kemenkes berencana memperluas program ke 52 rumah sakit pendidikan dengan total 55 program studi. Ekspansi difokuskan pada tujuh spesialis dasar serta bidang prioritas seperti jantung, stroke, uro-nefrologi, dan kesehatan ibu dan anak guna menjawab kebutuhan layanan nasional, terutama di wilayah 3T.

Model pendidikan PPDS RSPPU mengusung konsep residensi berbasis pelayanan klinis. Peserta didik ditempatkan sebagai dokter residen yang belajar langsung melalui praktik dalam sistem layanan kesehatan, sehingga diharapkan memiliki kompetensi klinis yang kuat dan siap bekerja di berbagai kondisi fasilitas kesehatan.

Proses seleksi program dilakukan secara kolaboratif lintas kementerian dan lembaga sesuai ketentuan bersama pemerintah. Pendaftaran peserta PPDS RSPPU dijadwalkan kembali dibuka pada Agustus 2026.

Untuk menjaga mutu, rumah sakit penyelenggara telah mengacu pada standar nasional dan internasional, termasuk akreditasi dari Accreditation Council for Graduate Medical Education, serta pengawasan nasional oleh LAM-PTKes.

Baca juga: Berat Badan Naik Saat Puasa? Ini Penyebab dan Cara Mencegahnya

Dari sisi pembiayaan, program ini didukung beasiswa LPDP, bantuan pendidikan dari Kemenkes, serta insentif rumah sakit bagi para residen. Skema ini diharapkan mampu memperluas akses pendidikan spesialis.

“Dokter spesialis adalah profesional yang bekerja dan dilatih agar semakin mahir, bukan murid yang harus membayar biaya pendidikan yang mahal. Ini perubahan paradigma yang penting agar pendidikan spesialis tidak hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu,” jelas Budi.

Melalui perluasan PPDS RSPPU, pemerintah menargetkan percepatan pemenuhan dokter spesialis di daerah DTPK, peningkatan akses layanan spesialistik, serta penguatan sistem kesehatan nasional yang lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.