ORBIT-NEWS.COM, PURWOKERTO – Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) akhirnya buka suara menyusul penetapan tiga pimpinan universitas sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait penerimaan mahasiswa baru.

Unsoed menyampaikan keprihatinan mendalam atas perkara tersebut. Pihak universitas menilai kasus ini sebagai persoalan serius yang mencederai nilai integritas, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Unsoed, Prof. Dr. Sos. Waluyo Handoko S.IP. M.Sc mengatakan, pihaknya menghormati dan mendukung seluruh proses hukum yang sedang berjalan.

“Unsoed menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya perkara ini. Institusi memandang persoalan tersebut sebagai kejadian serius yang mencederai nilai integritas, keadilan, dan kepercayaan publik yang selama ini dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi,” katanya, Sabtu (22/8/2026).

Menurutnya, proses penerimaan mahasiswa baru seharusnya dilaksanakan secara transparan, adil, dan bebas dari praktik koruptif.

Baca juga: Bukan Sekedar Kenyang, Ini Makanan yang Bisa Mendukung Kecerdasan Anak

Terkait perkara yang kini ditangani KPK, Unsoed menyerahkan sepenuhnya proses pemeriksaan kepada lembaga antirasuah tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Meski demikian, Unsoed tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka hingga adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap.

“Unsoed berkomitmen penuh untuk menghormati serta mendukung seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pemeriksaan sepenuhnya kami serahkan kepada KPK,” katanya.

Koordinasi dengan Kementiktisaintek

Menyusul penetapan tiga pimpinan sebagai tersangka, Unsoed juga segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk menentukan langkah kelembagaan yang diperlukan. Koordinasi tersebut mencakup mekanisme pengisian pelaksana tugas serta langkah-langkah untuk memastikan tata kelola universitas tetap berjalan selama masa transisi.

Prof. Waluyo Handoko menegaskan, proses hukum yang tengah berlangsung tidak akan menghentikan aktivitas utama di lingkungan kampus. Pihaknya memastikan pelayanan publik dan seluruh kegiatan akademik, mulai dari perkuliahan, penelitian hingga pengabdian kepada masyarakat, tetap berjalan normal dan optimal meskipun terdapat sejumlah penyesuaian selama masa transisi.

Baca juga: Pelemparan Kereta Api di Daop 5, KAI Soroti Aksi Berbahaya yang Masih Terjadi

“Unsoed menjamin seluruh penyelenggaraan tata kelola institusi, pelayanan publik, dan kegiatan akademik akan tetap berjalan secara normal dan optimal,” ujarnya.

Pihak universitas juga mengimbau seluruh sivitas akademika, baik dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa maupun alumni, untuk tetap tenang dan menjaga kondusivitas lingkungan kampus. Mereka juga diminta menahan diri dari penyebaran informasi yang belum terverifikasi terkait perkembangan perkara tersebut.

“Seluruh sivitas akademika diharapkan tetap tenang, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan bersama-sama menjaga lingkungan kampus tetap kondusif,” kata Prof. Waluyo Handoko.

Ke depan, Unsoed menyatakan berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan tata kelola secara berkelanjutan. Perbaikan tersebut dilakukan untuk memastikan proses penerimaan mahasiswa baru dan seluruh layanan akademik berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, Unsoed menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem pencegahan agar seluruh proses di lingkungan universitas terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Baca juga: Meresahkan Warga, Polisi Evakuasi ODGJ di Buayan ke Rumah Sakit

“Unsoed akan terus melakukan perbaikan tata kelola secara berkelanjutan guna memastikan seluruh proses penerimaan mahasiswa baru dan layanan akademik berjalan sesuai prinsip akuntabilitas serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” pungkasnya. (*)