ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo terseret kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara yang juga berkaitan dengan dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal tersebut.

Dua nama lain yang turut ditetapkan sebagai tersangka adalah perwira tinggi Polri, yakni Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso. Penetapan status hukum ketiganya diumumkan Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026) malam.

Dalam keterangannya, Asep menyebut penyidik menetapkan tiga tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH. Sementara itu, satu orang lainnya masih berstatus sebagai saksi.

"Berdasarkan hasil penyelidikan dan proses penanganan perkara, penyidik menetapkan tiga orang tersangka. Inisialnya LSP, ASN, dan EH, satu orang lagi masih menjadi saksi," kata Asep.

Ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

Baca juga: Tiga Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi Terbongkar di Banyumas

Pengungkapan perkara ini bermula dari laporan seorang anggota kepolisian yang mengetahui adanya dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem informasi. Menindaklanjuti laporan tersebut, Bareskrim melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam prosesnya, penyidik telah meminta keterangan dari 10 saksi dan tiga saksi ahli.

Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Barang bukti yang disita meliputi 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk.

Penyadapan Diduga Berlangsung Sejak 2025

Asep mengungkapkan, dugaan penyadapan ilegal tersebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri. Praktik tersebut disebut tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan.

Dalam pelaksanaannya, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melewati proses verifikasi. Padahal, penyadapan semestinya berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum dan dilakukan berdasarkan prosedur serta ketentuan perundang-undangan.

Baca juga: Modus Minta Sumbangan Anak Yatim, Dua Pria Coba Bobol Rumah Warga di Patikraja

Asep menjelaskan, nomor-nomor tersebut justru diduga disadap tanpa dasar penyelidikan maupun penyidikan yang sah. Tak berhenti pada aktivitas penyadapan, penyidik juga menemukan dugaan penghapusan file hasil penyadapan dari sistem LIMS pada Oktober 2026.

"Yang kemudian dilakukan penyadapan tanpa adanya kaitan dengan penegakan hukum dan kemudian menghapus log untuk menghilangkan jejak," ungkap Asep.

Kasus ini menjadi perhatian karena sasaran penyadapan diduga tidak hanya terbatas pada Presiden Prabowo Subianto. Menurut keterangan Kabareskrim, sejumlah nomor telepon milik pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha juga diduga menjadi target.

Dengan demikian, penyidik tidak hanya mendalami dugaan penyadapan terhadap kepala negara, tetapi juga kemungkinan adanya pelanggaran privasi dan akses ilegal terhadap komunikasi sejumlah pihak lainnya.

Atas dugaan perbuatan tersebut, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang memiliki ancaman pidana hingga enam tahun. Para tersangka juga dijerat Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.

Baca juga: Pencurian di Kampus UMP Terungkap, Pelaku Ditangkap dalam Waktu 13 Jam

Proses hukum selanjutnya akan menentukan pembuktian atas dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses tanpa hak terhadap sistem yang digunakan dalam perkara tersebut. (*)