ORBIT-NEWS.COM, PURWOKERTO – Jawa Tengah diproyeksikan kembali mencatat surplus produksi padi pada 2025. Kementerian Pertanian memperkirakan produksi padi di provinsi ini mencapai 9,30 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat 4,64 persen dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sebesar 8,89 juta ton GKG.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, capaian produksi tahun 2024 tersebut setara dengan sekitar 5,11 juta ton beras, sekaligus menempatkan Jawa Tengah sebagai daerah penghasil padi terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Timur.

Di tengah capaian positif tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho menilai penguatan ketahanan pangan tidak cukup hanya diukur dari besarnya produksi. Menurutnya, diperlukan langkah nyata agar petani dan nelayan, khususnya di wilayah Banyumas dan Cilacap, dapat merasakan dampak langsung dari status Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

“Surplus produksi padi merupakan modal yang sangat baik. Namun, pekerjaan rumah kita adalah memastikan manfaatnya sampai kepada petani dan nelayan. Infrastruktur pendukung harus diperkuat agar produktivitas dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” katanya.

Tiga Program Prioritas

Baca juga: Turnamen Bulutangkis Kapolsek Kuwarasan Cup 2026 Diikuti 78 Peserta

Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, Setya Ari mengusulkan tiga program prioritas berbasis infrastruktur yang dinilai dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Program pertama adalah revitalisasi irigasi mikro melalui perbaikan jaringan irigasi tersier di tingkat usaha tani. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga ketersediaan air dan mendukung stabilitas musim tanam.

Usulan tersebut sejalan dengan data BPS Jawa Tengah yang mencatat luas panen padi pada 2024 mengalami penurunan sebesar 5,36 persen menjadi 1,55 juta hektare dibandingkan tahun sebelumnya. Kendati demikian, peningkatan intensitas tanam pada pertengahan tahun mampu menjaga produksi tetap tinggi.

Program kedua adalah pembangunan lumbung pangan desa yang dilengkapi fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage. Sarana ini diharapkan mampu mengurangi kehilangan hasil pascapanen sekaligus memberikan kesempatan bagi petani dan nelayan untuk menjual produknya pada saat harga lebih menguntungkan.

Sementara itu, program ketiga berupa fasilitasi kemitraan antara kelompok tani dan nelayan dengan sektor industri, pengelola cold storage, hingga jaringan ritel modern. Melalui pola kerja sama tersebut, rantai distribusi diharapkan menjadi lebih pendek sehingga harga jual di tingkat produsen dapat lebih stabil.

Baca juga: Unsoed Bangun Kawasan Industri di Gunung Tugel, Siap Jadi Pusat Inovasi Pertanian dan Buka Lapangan Kerja

Setya Ari menegaskan, ketiga program tersebut akan terus diperjuangkan dalam pembahasan APBD Jawa Tengah Tahun 2026 agar pembangunan infrastruktur pertanian dan perikanan, khususnya di wilayah selatan Jawa Tengah, memperoleh perhatian dan dukungan anggaran yang memadai.

“Predikat Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional harus dibarengi dengan kerja nyata di lapangan. Jika irigasi berfungsi baik, hasil panen tersimpan dengan aman, dan petani tidak lagi bergantung pada tengkulak, maka ketahanan pangan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya. (*)