ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG - Penanganan peristiwa di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an (HQ), Kabupaten Sukoharjo, berbuntut evaluasi internal di tubuh Polri. Empat pejabat Polres Sukoharjo dinonaktifkan dari jabatannya dan kini menjalani pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri.

Keempat personel tersebut adalah Kapolres Sukoharjo AKBP ADS, Kasat Reskrim IPTU AS, Kanit Pidum IPDA FA dan Kanit PPA IPDA RAP. Pemeriksaan dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan sekaligus menindaklanjuti keluhan yang muncul dari pihak santriwati dan pengasuh pondok pesantren.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Yuliyanto menyampaikan, keputusan mengevaluasi empat personel tersebut merupakan kebijakan langsung pimpinan Polri sebagai respons atas peristiwa di Sukoharjo.

"Terkait dengan peristiwa di Sukoharjo, pimpinan Polri sudah mengambil kebijakan berupa evaluasi terhadap empat personel, yakni Kapolres Sukoharjo AKBP ADS, Kasat Reskrim IPTU AS, Kanit Pidum IPDA FA, dan Kanit PPA IPDA RAP. Saat ini, keempatnya menjalani proses pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri," jelas Yuliyanto, Senin (2/11/2026) petang.

Menurut Yuliyanto, langkah tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban institusi dalam merespons berbagai masukan dan keluhan masyarakat. Setiap pelaksanaan tugas anggota kepolisian, kata dia, dapat dievaluasi apabila ditemukan persoalan atau dugaan ketidaksesuaian dengan prosedur.

Baca juga: Modus Minta Sumbangan Anak Yatim, Dua Pria Coba Bobol Rumah Warga di Patikraja

Ia menegaskan, Polri terbuka terhadap kritik masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan pembenahan agar pelayanan kepolisian semakin profesional.

Meski demikian, Yuliyanto meminta semua pihak memberikan ruang bagi proses pemeriksaan yang sedang berlangsung. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan di Ponpes Hamalatul Qur'an.

"Proses pemeriksaan ini harus berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai mekanisme yang berlaku. Kami tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan. Namun, yang menjadi komitmen bersama adalah setiap anggota Polri harus mampu menjalankan kewenangannya secara profesional, prosedural, dan proporsional," tegasnya.

Pergantian Kapolres Sukoharjo dan Boyolali

Di tengah proses evaluasi tersebut, terjadi pula perubahan kepemimpinan di lingkungan Polres Sukoharjo dan Polres Boyolali melalui mutasi jabatan.

Baca juga: Pencurian di Kampus UMP Terungkap, Pelaku Ditangkap dalam Waktu 13 Jam

AKBP Andhika Dharma Sena yang sebelumnya menjabat Kapolres Sukoharjo, mendapat penugasan baru sebagai Pamen Stamaops Polri. Jabatan Kapolres Sukoharjo selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Indra Maulana Saputra yang sebelumnya menjabat Kapolres Boyolali.

Sementara itu, posisi Kapolres Boyolali kini diisi AKBP Christopher Adhikara Lebang yang sebelumnya bertugas sebagai Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jawa Tengah.

Lebih lanjut, Yuliyanto mengingatkan, profesionalisme anggota kepolisian tidak hanya diukur dari pelaksanaan penegakan hukum, tetapi juga dari cara mereka berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini dinilai penting terutama ketika anggota bertugas menangani persoalan yang melibatkan kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak-anak. Aspek psikologis serta penghormatan terhadap martabat masyarakat harus menjadi perhatian dalam setiap tahapan penanganan perkara.

"Penegakan hukum harus tetap dilaksanakan secara tegas dan sesuai aturan. Namun, dalam setiap tahapan pelaksanaannya, anggota juga harus mengedepankan pendekatan yang humanis, menghormati martabat masyarakat, serta memperhatikan kondisi psikologis pihak-pihak yang terdampak," tuturnya.

Yuliyanto juga menyampaikan keprihatinan atas dampak yang dirasakan para santriwati dan pengasuh Ponpes Hamalatul Qur'an. Evaluasi internal diharapkan tidak hanya memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan tugas personel di lapangan, tetapi juga menjadi bahan perbaikan bagi institusi. Ia berharap proses pemeriksaan dapat berjalan secara objektif sehingga seluruh persoalan yang muncul dalam peristiwa di Sukoharjo memperoleh kejelasan.

Baca juga: Polda Jateng Bongkar Jaringan Sabu Batang-Pekalongan, Dua Pengedar Ditangkap

"Kami menyampaikan keprihatinan atas dampak yang dirasakan para santriwati dan pengasuh ponpes. Kami juga berharap seluruh proses yang berjalan dapat memberikan kejelasan secara objektif, sekaligus menjadi bahan perbaikan agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus terjaga," pungkasnya. (*)