ORBIT-NEWS.COM, PURWOKERTO – Sebanyak lebih dari 128 ribu peserta jaminan kesehatan di Kabupaten Banyumas dinonaktifkan. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banyumas membenarkan adanya penonaktifan tersebut setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepesertaan program Universal Health Coverage (UHC).

Kepala Dinkes Kabupaten Banyumas, Agus Anggraito menegaskan, penonaktifan peserta bukan berarti program UHC dihentikan. Menurutnya, UHC tetap berjalan karena menjadi bagian dari komitmen Pemkab Banyumas untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada masyarakat.

Namun, evaluasi terhadap data kepesertaan dilakukan agar program tersebut benar-benar menyasar warga yang membutuhkan.

“Program UHC tetap berjalan. Kita lakukan evaluasi terhadap kepesertaannya,” kata Agus Anggraito kepada Orbit-News.com, Rabu (7/10/2026).

Ia menjelaskan, salah satu aspek yang dievaluasi adalah kepesertaan warga yang jarang atau bahkan tidak pernah memanfaatkan BPJS Kesehatan untuk berobat. Selain itu, Dinkes juga menemukan adanya peserta yang secara kondisi ekonomi sebenarnya tergolong mampu atau berada di atas desil 5.

Baca juga: Sawit Diolah Menjadi Biowax Batik, Faperta Unsoed dan BPDP Dorong UMKM Naik Kelas

Persoalan lainnya adalah ditemukannya dugaan penyalahgunaan program UHC di lapangan. Dinkes menemukan adanya pemberi kerja atau perusahaan yang mengalihkan tanggungan jaminan kesehatan karyawannya ke program UHC Banyumas. Kondisi tersebut dinilai turut membuat kebutuhan anggaran UHC semakin besar.

“Kita lakukan evaluasi secara menyeluruh, karena awalnya peruntukan UHC adalah untuk warga Banyumas yang sakit dan tidak mampu berobat. Itu komitmen Pak Bupati, sehingga cukup bawa KTP dan langsung bisa dilayani. Namun, dalam perkembangannya pemanfaatan program UHC semakin luas. Tidak hanya warga yang benar-benar membutuhkan, tetapi juga ditemukan warga yang mengalami sakit ringan dan kemudian memanfaatkan fasilitas UHC. Selain itu, terdapat perusahaan yang mengalihkan tanggungan jaminan kesehatan karyawannya ke program tersebut," terangnya.

Anggaran UHC Banyumas Tertekan, September Tinggal Rp6 Miliar

Agus mengungkapkan, persoalan kepesertaan tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan anggaran program UHC Banyumas. Pada 2026, Pemkab Banyumas mengalokasikan anggaran UHC hingga Rp87 miliar. Namun, hingga September 2026, anggaran yang tersisa hanya sekitar Rp6 miliar. Padahal, dana tersebut seharusnya masih digunakan untuk membiayai layanan kesehatan masyarakat hingga akhir tahun.

Karena itu, dalam perubahan APBD 2026, pemerintah kembali menambah anggaran UHC sebesar Rp6 miliar. Dengan tambahan tersebut, total anggaran yang masih tersedia hingga Desember 2026 menjadi sekitar Rp12 miliar.

Baca juga: Sebelum Giant Sea Wall Berdiri, Pantura Demak Bakal Dihijaukan dengan Mangrove

“Jika dibandingkan dengan kabupaten lain, anggaran UHC Banyumas sudah sangat besar. Sehingga evaluasi memang harus dilakukan,” ungkap Agus. 

Meski kepesertaan UHC dinonaktifkan, warga yang sedang membutuhkan layanan kesehatan tetap memiliki pilihan untuk mendapatkan pengobatan. Agus menjelaskan, warga yang sakit tetapi kepesertaannya sudah tidak aktif dapat beralih menjadi peserta mandiri. Iuran yang harus dibayarkan sebesar Rp35 ribu dan setelah itu peserta dapat menggunakan layanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara bagi warga tidak mampu yang ikut terdampak penonaktifan, kepesertaannya masih dapat diaktifkan kembali. Namun, terdapat jeda waktu selama 14 hari sejak pengaktifan sebelum kepesertaan tersebut dapat kembali digunakan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Hasil reses Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Banyumas menemukan fakta bahwa lebih dari 128 ribu warga Banyumas mengalami penonaktifan kepesertaan jaminan kesehatan. Ketua Fraksi PKS DPRD Banyumas, Dedy Supriyanti, menyatakan persoalan tersebut menjadi perhatian serius. Pasalnya, di lapangan masih ditemukan warga yang secara kondisi ekonomi tergolong tidak mampu, tetapi kepesertaan jaminan kesehatannya justru dihentikan.

Pada akhirnya, tantangan terbesar program UHC Banyumas bukan sekadar menjaga agar anggaran tetap tersedia, tetapi memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Di tengah penonaktifan lebih dari 128 ribu peserta, ketepatan sasaran akan menjadi kunci agar komitmen jaminan kesehatan bagi warga Banyumas tetap berjalan tanpa meninggalkan mereka yang paling membutuhkan. (*)

Baca juga: Belajar Sertifikasi Halal dari Indonesia, Kampus Maldives Sambangi UIN Saizu