ORBIT-NEWS.COM, PURWOKERTO – Puncak musim kemarau 2026 mulai menimbulkan tekanan serius terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Jawa Tengah. Banyumas dan Cilacap menjadi dua daerah yang menghadapi dampak cukup besar, dengan puluhan ribu warga tercatat mengalami kesulitan mendapatkan air.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menilai penanganan kekeringan tidak boleh hanya mengandalkan dropping air bersih. Menurutnya, bantuan darurat harus berjalan bersamaan dengan pembangunan sistem ketahanan air agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau.

Berdasarkan pembaruan data BNPB per 14 Agustus 2026, kekeringan di Banyumas berdampak pada 7.230 kepala keluarga atau 23.269 jiwa. Sementara di Cilacap, sebanyak 5.639 kepala keluarga atau 18.135 jiwa terdampak. Artinya, sedikitnya 41.404 warga di dua kabupaten tersebut tercatat menghadapi dampak kekeringan berdasarkan data pada periode yang sama.

Situasi ini semakin menjadi perhatian karena BMKG sebelumnya menempatkan Banyumas dan Cilacap dalam status Siaga Kekeringan Meteorologis pada Dasarian I Agustus 2026. Agustus juga diprakirakan menjadi periode puncak musim kemarau, sehingga kebutuhan air bersih berpotensi terus meningkat.

“Penyaluran air bersih yang sudah dilakukan pemerintah dan berbagai pihak tentu patut diapresiasi. Namun, kita harus memastikan masyarakat tidak menunggu terlalu lama ketika sumber air mereka mulai mengering,” tuturnya. 

Baca juga: Pelemparan Kereta Api di Daop 5, KAI Soroti Aksi Berbahaya yang Masih Terjadi

Penanganan kekeringan di Banyumas terus dilakukan oleh BPBD bersama berbagai pihak. Data BPBD Banyumas hingga 13 Agustus 2026 mencatat sebanyak 8.499 kepala keluarga atau 28.689 jiwa terdampak kekeringan yang tersebar di 15 kecamatan dan 39 desa maupun kelurahan. Selain permukiman warga, delapan fasilitas umum juga dilaporkan terdampak.

Di Cilacap, ancaman kekeringan sudah dirasakan masyarakat sejak awal musim kemarau. Berkurangnya debit sumber air membuat sejumlah wilayah mulai mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berbagai upaya distribusi air telah dilakukan secara bertahap.

Menurut Setya Ari, besarnya kebutuhan air selama musim kemarau menunjukkan perlunya sistem penanganan yang lebih terencana.

“Dropping air sangat penting dalam situasi darurat. Tetapi desa yang mulai mengalami penurunan debit air harus sudah terdeteksi sebelum masyarakat benar-benar kehabisan air,” katanya.

Tak Cukup Hanya Dropping Air, Infrastruktur Harus Dibangun

Baca juga: Meresahkan Warga, Polisi Evakuasi ODGJ di Buayan ke Rumah Sakit

Menurut Setya Ari, distribusi air bersih melalui tangki hanya merupakan solusi sementara. Pemerintah perlu menyiapkan langkah jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Alternatif yang dapat dikembangkan antara lain pembangunan sumur bor, jaringan perpipaan, tandon air, embung, sumber air baku hingga rehabilitasi jaringan pengairan.

Ia menekankan bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga solusi penanganannya tidak bisa diseragamkan.

“Di satu daerah mungkin sumur bor efektif, tetapi di daerah lain justru jaringan perpipaan yang lebih dibutuhkan. Ada juga wilayah yang memerlukan embung atau tandon untuk menyimpan cadangan air,” ujarnya.

Setya Ari menilai pembangunan infrastruktur tersebut harus menjadi bagian dari strategi besar ketahanan air Jawa Tengah, khususnya bagi daerah-daerah yang hampir setiap tahun menghadapi ancaman kekeringan. Persoalan kekeringan, lanjutnya, tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan air minum dan rumah tangga. Berkurangnya ketersediaan air juga dapat memengaruhi sektor pertanian, peternakan hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, penanganan kekeringan perlu dihubungkan dengan kebijakan ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan dan pembangunan infrastruktur.

“Ketahanan air tidak bisa dipisahkan dari ketahanan pangan. Kita harus memastikan masyarakat memiliki air untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana petani mempertahankan produksinya saat musim kemarau,” katanya.

Baca juga: DPR RI Pastikan RUU Perampasan Aset Selesai Desember 2026

Ia mendorong optimalisasi sumber air yang tersedia, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, pompanisasi di wilayah yang memungkinkan serta penguatan konservasi daerah tangkapan air.

“Kita tidak ingin setiap musim kemarau selalu memulai dari nol. Pengalaman tahun ini harus menjadi pelajaran untuk membangun sistem ketahanan air yang lebih kuat. Air adalah kebutuhan dasar masyarakat, sehingga ketahanan air harus menjadi bagian penting dari pembangunan Jawa Tengah,” pungkasnya. (*)