ORBIT-NEWS.COM, BANYUMAS – Pemerataan pendidikan di wilayah lereng gunung di Jawa Tengah masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Keterbatasan akses, kondisi geografis yang menantang, hingga faktor sosial ekonomi masyarakat dinilai menjadi hambatan yang harus diatasi secara bertahap dan berkelanjutan.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho menegaskan, pendidikan merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, upaya memperluas akses pendidikan hingga kawasan pegunungan harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.

Menurutnya, sejumlah wilayah di lereng Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, hingga Slamet masih menghadapi berbagai persoalan yang memengaruhi pemerataan layanan pendidikan. Tidak hanya soal ketersediaan sekolah, tantangan lain juga mencakup infrastruktur, keterbatasan tenaga pengajar, kondisi ekonomi warga, hingga akses terhadap teknologi digital.

“Pembahasan mengenai pemerataan pendidikan di kawasan lereng gunung memang membutuhkan perhatian khusus. Langkah yang diambil harus bertahap, terukur, dan memberikan dampak nyata. Yang tidak kalah penting adalah mengubah cara pandang masyarakat agar pendidikan dipahami sebagai kebutuhan utama, bukan sekadar kesempatan yang datang sesekali,” jelasnya. 

Kebijakan Berbasis Kebutuhan Daerah

Baca juga: Mahasiswa FEBI UIN Saizu Raih Kesempatan Magang Internasional di IMUN

Setya Ari menilai, Pemprov Jawa Tengah perlu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dengan berpedoman pada hasil pemetaan dan survei lapangan yang telah dilakukan. Data tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan pembangunan sekolah, distribusi guru, hingga penyusunan skema bantuan pendidikan.

Ia menjelaskan, pemerataan pendidikan tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembangunan ruang kelas baru atau pembebasan biaya sekolah. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan tenaga pendidik yang memadai, peningkatan kompetensi guru, serta kemampuan sekolah beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

“Akses pendidikan yang merata tidak berhenti ketika ruang kelas sudah terbangun atau biaya pendidikan digratiskan. Pemerataan harus sampai pada kondisi ketika jumlah guru mencukupi, mampu mengikuti perkembangan digital, dan masyarakat benar-benar memiliki kesadaran tentang pentingnya pendidikan,” katanya.

Selain itu, kebutuhan sekolah jenjang SD, SMP, hingga SMA perlu dihitung secara cermat sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan angka putus sekolah, terutama di daerah yang mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup dari sektor pertanian.

Bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi, Ari mendorong adanya skema pembiayaan pendidikan yang lebih berpihak, baik melalui pembebasan biaya maupun subsidi yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat setempat. 

Baca juga: Program Durenisasi Aiptu Eko Suroso Ubah Lahan Tidur Menjadi Sumber Harapan Warga Desa Pekuncen

Di sisi lain, transformasi digital dalam dunia pendidikan di kawasan pegunungan juga memerlukan perhatian khusus. Ketersediaan jaringan internet yang stabil serta dukungan perangkat teknologi seperti laptop atau gawai menjadi faktor penting agar siswa di daerah terpencil memperoleh kesempatan belajar yang setara dengan wilayah perkotaan.

Setya Ari mengaku optimistis, peningkatan akses pendidikan akan membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Ia meyakini pendidikan mampu melahirkan generasi muda yang memiliki wawasan lebih luas serta kemampuan untuk membangun desa secara mandiri.

“Ketika anak-anak mendapatkan akses pendidikan yang baik, pola pikir mereka akan berkembang, peluang ekonomi keluarga meningkat, dan pada akhirnya mereka dapat kembali berkontribusi membangun desa yang lebih maju dan mandiri,” pungkasnya. (*)