ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah mulai melakukan penataan ulang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya lebih tepat sasaran. Langkah tersebut mendapat dukungan penuh dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengapresiasi berbagai kebijakan baru yang disiapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Dalam pertemuan dengan jajaran pimpinan baru BGN, Menkes menegaskan komitmennya untuk mendukung seluruh upaya perbaikan program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya kelompok yang paling membutuhkan.

“Saya sangat mendukung dan mengapresiasi langkah-langkah yang telah ditetapkan jajaran pimpinan baru BGN,” kata Budi Gunadi Sadikin.

Empat Strategi Baru BGN untuk Perkuat Program MBG

Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang mengungkapkan, lembaganya telah menyiapkan empat langkah strategis sebagai bagian dari transformasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Keempat langkah tersebut meliputi penyesuaian kembali sasaran penerima manfaat, penghentian sementara pembangunan dapur baru, pembenahan dapur yang telah beroperasi, serta penyusunan model pelaksanaan MBG yang lebih sesuai untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Baca juga: Digitalisasi Bansos Makin Canggih, Kemensos Tunjukkan Sistem Verifikasi Real Time di DPR

Menurut Nanik, perubahan fokus penerima manfaat menjadi salah satu kebijakan penting yang akan dijalankan dalam periode mendatang.

“Untuk refocusing penerima manfaat, kami memerlukan dukungan Kementerian Kesehatan. Sebab fokus sasaran penerima manfaat MBG ke depan adalah kalangan 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yang menjadi domain isu Kemenkes,” jelasnya.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Kementerian Kesehatan tidak hanya akan membantu penyelarasan data dan program, tetapi juga menyiapkan tenaga ahli di bidang kesehatan dan gizi anak untuk mendukung pelaksanaan kebijakan baru BGN. Menkes menyatakan pihaknya siap menyediakan sumber daya terbaik agar program berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. 

“Silakan siapa pun yang dipilih, kami menyiapkan yang terbaik, silakan Ibu yang memutuskan,” kata Budi.  

Keterlibatan para ahli tersebut diharapkan dapat memperkuat aspek perencanaan, pengawasan, hingga evaluasi program sehingga target perbaikan status gizi nasional dapat tercapai lebih optimal. (*)