ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional dengan menyiapkan pembangunan 100 unit Infrastruktur Pascapanen (IPP) di berbagai daerah sentra produksi pangan di Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan stok pangan, memperlancar distribusi, sekaligus membantu menjaga stabilitas harga di tengah meningkatnya produksi hasil pertanian.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut menjadi solusi jangka panjang untuk memperkuat rantai pasok pangan dari tingkat petani hingga konsumen.

“Pemerintah akan membangun gudang pangan di berbagai wilayah Indonesia, terutama daerah yang selama ini masih minim fasilitas penyimpanan. Total anggaran yang disiapkan sekitar Rp5 triliun dan lokasi pembangunan sudah ditentukan di sejumlah sentra produksi pangan nasional,” terangnya.

Menurutnya, keberadaan gudang pangan modern tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil panen, tetapi juga menjadi pusat distribusi yang terhubung dengan berbagai program strategis pemerintah.

Gudang-gudang tersebut nantinya akan menjadi bagian dari ekosistem pangan nasional yang terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih, Perum Bulog, serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca juga: Kapolri dan Jaksa Agung Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

“Gudang akan menjadi pusat pasokan. Dari sana, Koperasi Desa Merah Putih berperan mendistribusikan hasil pangan di lapangan, sementara Program Makan Bergizi Gratis menjadi penyerap hasil produksi petani. Semua terhubung dalam satu sistem yang saling mendukung,” jelasnya.

Pembangunan Infrastruktur Pancapanen

Pembangunan IPP dinilai semakin mendesak seiring meningkatnya stok beras nasional yang saat ini dikelola Perum Bulog. Hingga kini, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah mencapai 5,3 juta ton, jauh melampaui kapasitas penyimpanan gudang Bulog yang berkisar 3 juta ton secara nasional.

Kondisi tersebut membuat Bulog harus memanfaatkan gudang filial untuk menjaga kualitas dan keamanan stok beras sekaligus memastikan distribusi pangan dapat berjalan lancar saat dibutuhkan.

Program pembangunan IPP sendiri merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional. Melalui aturan tersebut, pemerintah menugaskan Bulog untuk membangun fasilitas pascapanen di berbagai daerah.

Baca juga: Cek Arah Kiblat 15-16 Juli 2026, Menag Ajak Umat Islam Manfaatkan Fenomena Matahari Tepat di Atas Kakbah

Selain menambah kapasitas penyimpanan, infrastruktur ini juga diharapkan mampu meningkatkan penyerapan hasil panen petani, menjaga mutu komoditas, mengurangi kehilangan hasil panen, memperpanjang masa simpan produk pangan, serta memperkuat jaringan distribusi nasional.

Secara keseluruhan, 100 unit IPP yang akan dibangun mencakup gudang pangan, fasilitas pengering (dryer), Rice Milling Unit (RMU), silo gabah, silo jagung, hingga fasilitas pengolahan beras modern (rice to rice). Seluruh fasilitas tersebut akan tersebar di berbagai wilayah strategis, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Dengan hadirnya infrastruktur pascapanen yang lebih modern dan terintegrasi, pemerintah berharap hasil panen petani dapat terserap optimal, pasokan pangan tetap terjaga, serta ketahanan pangan nasional semakin kuat di masa mendatang.

“Ini bukan sekadar pembangunan gudang, tetapi membangun sistem pangan nasional yang kuat dari hulu hingga hilir. Ketika produksi meningkat, penyimpanan tersedia, distribusi berjalan lancar, dan hasil petani terserap dengan baik, maka ketahanan pangan kita akan semakin kokoh dan kesejahteraan petani juga ikut meningkat,” tegas Amran. (*)