ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Komisi X DPR RI meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) di perguruan tinggi negeri (PTN). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan proses penerimaan mahasiswa berlangsung transparan, adil, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon mahasiswa di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, menegaskan bahwa SNPMB tidak sekadar menjadi mekanisme seleksi calon mahasiswa, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam menjamin pemerataan akses pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara komprehensif untuk memastikan setiap tahapan seleksi berjalan sesuai prinsip keadilan dan tidak membuka ruang bagi praktik yang merugikan peserta.

“Pelaksanaan SNPMB harus mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, serta keadilan bagi seluruh peserta didik di Indonesia,” tegasnya. 

DPR Minta Pengawasan UTBK-SNBT Diperketat

Salah satu perhatian utama DPR RI adalah maraknya potensi kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT), termasuk dugaan praktik perjokian yang kerap menjadi sorotan setiap musim penerimaan mahasiswa baru.

Baca juga: DPR Soroti Dampak Kenaikan BBM Non-Subsidi dan Pelemahan Rupiah, Daya Beli Kelas Menengah Terancam

Komisi X menilai penguatan sistem pengawasan harus menjadi prioritas. Selain itu, penggunaan teknologi keamanan yang lebih modern serta proses verifikasi identitas peserta yang lebih ketat dinilai perlu diterapkan sejak awal tahapan seleksi, serta mendorong penyempurnaan algoritma seleksi dan peningkatan sistem pengamanan digital guna meminimalkan peluang terjadinya pelanggaran selama proses penerimaan mahasiswa berlangsung. 

Selain persoalan transparansi dan keamanan seleksi, Komisi X DPR RI juga menyoroti pentingnya evaluasi daya tampung program studi di berbagai PTN. Menurut Himmatul, jumlah kursi yang tersedia di perguruan tinggi harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan dunia kerja, serta kapasitas masing-masing kampus dalam menjaga kualitas pendidikan.

“Evaluasi berkala terhadap daya tampung program studi dan pelaksanaan seluruh jalur seleksi nasional, penting dilakukan, guna memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daya dukung perguruan tinggi,” jelasnya.

Komisi X DPR RI menegaskan bahwa evaluasi SNPMB harus menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperbaiki sistem penerimaan mahasiswa baru di masa mendatang. Tujuannya adalah menciptakan proses seleksi yang lebih terbuka, kredibel, dan mampu memberikan kepastian layanan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain PTN, evaluasi juga mencakup mekanisme penerimaan mahasiswa di Universitas Terbuka yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam upaya penyempurnaan sistem pendidikan tinggi nasional. (*)

Baca juga: DPR Soroti Kendala Klaim BPJS Kesehatan, Pelayanan Pasien Dinilai Berpotensi Terdampak