ORBIT-NEWS.COM, BANJARNEGARA — Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan pentingnya penguatan sistem perlindungan santri di seluruh pondok pesantren. Salah satu langkah konkret yang didorong adalah pembentukan Satgas Anti-Bullying dan Anti-Kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren.

Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Halaqah Interaktif Pengasuh Pesantren Putri Jawa Tengah bertajuk “Dari Pesantren untuk Pesantren: Membangun Sistem Perlindungan Santri Berbasis Nilai Pesantren di Jawa Tengah” yang digelar di Pendopo Kabupaten Banjarnegara, Minggu (10/5/2026).

Menurut Gus Yasin, perlindungan santri harus menjadi perhatian utama seluruh pengelola pesantren, mengingat pesantren bukan hanya tempat menimba ilmu agama, tetapi juga ruang tumbuh bagi kesehatan mental dan emosional para santri.

“Pesantren harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh santri. Karena itu, edukasi tentang perlindungan santri dan pembentukan satgas anti-kekerasan menjadi langkah penting,” ujar Gus Yasin.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjutnya, menggandeng Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama untuk memperkuat sistem perlindungan berbasis pesantren. Kolaborasi itu mencakup edukasi, pendampingan, hingga penyediaan layanan kesehatan dan psikologis bagi para santri.

Baca juga: Polresta Banyumas Gagalkan Peredaran Setengah Kilogram Ganja, Pengedar Asal Wangon Dibekuk

Tak hanya fokus pada penanganan kasus, Pemprov Jateng juga mulai mengintegrasikan program Dokter Spesialis Keliling (Spelling) dengan program anjangsana pesantren milik RMI NU Jawa Tengah. Nantinya, layanan kesehatan akan langsung menjangkau pondok pesantren, termasuk pendampingan psikolog dan psikiater.

Gus Yasin mengungkapkan, banyak kasus kekerasan di lingkungan pendidikan tidak terungkap karena korban takut berbicara. Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan kanal pengaduan khusus yang aman dan profesional, termasuk melalui layanan telemedis.

“Kalau korban belum berani bicara langsung, minimal mereka punya ruang aman untuk menyampaikan laporan. Ini sedang kami siapkan,” katanya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari perhatian serius pemerintah terhadap isu kesehatan mental dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan berbasis asrama.

Selain perlindungan santri, Pemprov Jateng juga terus memperkuat kualitas sumber daya manusia pesantren melalui program beasiswa pendidikan. Saat ini, lebih dari 600 kiai, ustaz, ustazah, dan santri telah mendaftar program beasiswa dalam dan luar negeri.

Baca juga: Rumah di Kemranjen Banyumas Ludes Dibakar, Pelaku Diduga Anak Kandung yang Alami Gangguan Jiwa

Program itu didukung kerja sama dengan 41 perguruan tinggi di Indonesia, serta akses pendidikan ke sejumlah negara seperti Mesir dan Yaman.

“Harapannya mereka kembali mengabdi ke pesantren dan membawa kemajuan untuk pendidikan Islam di Jawa Tengah,” tutur Gus Yasin.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, menegaskan bahwa perlindungan anak menjadi agenda strategis nasional.

Ia menilai pesantren memiliki posisi penting karena menjadi lingkungan pengasuhan anak selama 24 jam. Oleh sebab itu, Kementerian PPPA siap berkolaborasi dengan Pemprov Jateng dan pesantren untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak dan ramah perempuan.

Penguatan Pola Asuh Pesantren

Baca juga: Polresta Banyumas Persempit Ruang Balap Liar, Pelanggar Ditindak Tegas

Sementara itu, Ketua RMI NU Jawa Tengah, Ahmad Fadlullah Turmudzi, menyebut pihaknya selama dua tahun terakhir aktif melakukan pendampingan dan konsolidasi ke ribuan pesantren di Jawa Tengah. Menurutnya, pesantren saat ini membutuhkan penguatan pola pengasuhan, peningkatan kapasitas pembimbing, serta sistem perlindungan santri yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

“Tahun ini kami fokus meningkatkan kapasitas musyrif dan musyrifah di seluruh kabupaten/kota agar sistem pendampingan santri semakin kuat,” katanya.

Berdasarkan data RMI NU, Jawa Tengah memiliki sekitar 5.451 pondok pesantren dengan jumlah santri mencapai 555 ribu orang. Besarnya jumlah tersebut dinilai membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak.

Di akhir halaqah, para pengasuh pesantren se-Jawa Tengah juga menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, salah satunya mendorong pembentukan Satgas Perlindungan Santri (SPS) di seluruh pesantren. Langkah ini diharapkan menjadi pondasi penguatan sistem perlindungan santri agar pesantren tetap menjadi ruang pendidikan yang aman, nyaman, dan menjunjung tinggi nilai kasih sayang serta perlindungan terhadap anak.