ORBIT-NEWS.COM, BREBES — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan kuota rumah subsidi pada 2026 meningkat drastis menjadi 50 ribu unit. Jumlah tersebut naik dua kali lipat dibandingkan kuota tahun 2025 yang hanya mencapai sekitar 25 ribu unit.
Kenaikan kuota itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait usai menerima usulan langsung dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, Sabtu (9/5/2026).
Maruarar mengatakan pemerintah pusat menyetujui permintaan tambahan kuota rumah subsidi untuk Jawa Tengah karena dinilai mampu memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Tahun lalu sekitar 25 ribu unit, tadi Pak Gubernur meminta dinaikkan menjadi 50 ribu unit dan saya setuju,” kata Maruarar.
Menurutnya, peningkatan program rumah subsidi yang dibarengi dengan program bedah rumah hingga 30 ribu unit akan menggerakkan ekonomi daerah secara signifikan. Sektor perumahan dinilai mampu menciptakan efek berantai terhadap berbagai bidang usaha mulai dari material bangunan, jasa konstruksi, hingga tenaga kerja lokal.
Ia juga mengungkapkan Jawa Tengah menjadi daerah dengan penyerapan Kredit Program Perumahan (KPP) atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan terbesar di Indonesia. Bahkan, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tercatat sebagai salah satu bank daerah dengan realisasi pembiayaan perumahan tertinggi secara nasional.
“Kalau rumah subsidi, bedah rumah, dan pembiayaan perumahan digerakkan bersama, maka perputaran ekonomi di Jawa Tengah akan sangat besar,” ungkapnya.
Pelayanan Dasar
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan kebutuhan rumah layak huni merupakan pelayanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah. Karena itu, pembangunan sektor perumahan membutuhkan kerja sama lintas sektor mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
“Pembangunan Jawa Tengah tidak bisa dilakukan sendiri. Harus ada kolaborasi dan kebersamaan dari semua pihak,” kata Luthfi.
Baca juga: Ahmad Luthfi Ajak Semua Elemen Bergerak Cegah Kekerasan di Pesantren
Ia menjelaskan, Pemprov Jawa Tengah saat ini terus mempercepat program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di seluruh kabupaten dan kota. Program tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
Data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah mencatat, sejak 2025 hingga Maret 2026 sebanyak 281.312 unit rumah warga miskin berhasil dibangun melalui berbagai sumber pembiayaan. Sepanjang tahun 2025, pembangunan rumah mencapai 274.514 unit yang berasal dari pendanaan APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, CSR perusahaan, Baznas, hingga sumber pembiayaan lainnya. Memasuki triwulan pertama 2026, jumlah pembangunan kembali bertambah sebanyak 6.798 unit.
Selain fokus pada pembangunan rumah, Ahmad Luthfi juga meminta pemerintah kabupaten dan kota segera mempercepat penyelesaian tata ruang wilayah. Langkah itu dinilai penting agar investasi sektor perumahan tidak berbenturan dengan kawasan pertanian yang dilindungi. Dengan kepastian tata ruang, pengembang disebut akan lebih mudah menentukan lokasi pembangunan sejak awal tanpa menimbulkan konflik lahan di kemudian hari.
Ahmad Luthfi menegaskan, program perumahan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat secara luas. Menurutnya, rumah layak huni menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup warga.
“Kalau masyarakat punya rumah yang layak, hidupnya akan lebih tenang, kesehatannya lebih baik, dan ekonominya juga bisa berkembang. Maka program ini harus kita kawal bersama,” tegas Ahmad Luthfi.
Belum ada komentar.
Kirimkan kritik, ide, dan aspirasi Anda melalui email resmi redaksi redaksiorbitnews@gmail.com. Suara Anda penting bagi kami.
