ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memasang target ambisius untuk menekan angka kebutuhan rumah (backlog) secara signifikan. Hingga 2026, pemprov membidik pengurangan backlog mencapai 274.514 unit sebagai bagian dari percepatan pemenuhan hunian layak bagi masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan persoalan backlog perumahan harus ditangani secara serius dan terukur. Menurutnya, kebutuhan rumah yang masih tinggi tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan kerja bersama lintas sektor.
“Kami menargetkan penurunan backlog bisa terus dipercepat. Dengan kolaborasi semua pihak, kami optimistis beban kebutuhan rumah masyarakat Jawa Tengah dapat ditekan secara bertahap,” kata Luthfi usai rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait, di Jakarta Rabu, (25/2/2026).
Ia menekankan, strategi utama yang ditempuh adalah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, sektor swasta melalui program CSR, Baznas, hingga para pengembang perumahan. Pendekatan gotong royong dinilai menjadi kunci keberhasilan.
Selain pembangunan rumah baru, Pemprov Jateng juga fokus pada peningkatan kualitas hunian melalui program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Upaya ini sekaligus mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah.
Baca juga:
Perbaikan Jalan Semarang–Godong Dikebut, Target Fungsional Sebelum Arus Mudik
“Kami tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga memastikan masyarakat berpenghasilan rendah benar-benar mendapatkan rumah yang layak dan sehat untuk dihuni,” tegasnya.
Luthfi juga memberi perhatian khusus pada warga terdampak bencana yang membutuhkan relokasi. Pemprov berupaya mempercepat penyediaan hunian sementara maupun hunian tetap agar proses pemulihan masyarakat bisa berjalan lebih cepat.
Kerja Kolaboratif
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menambahkan bahwa capaian pengurangan backlog selama 2025 menunjukkan tren positif berkat pola kerja kolaboratif.
“Penanganan backlog tidak bisa parsial. Kami mengintegrasikan program pusat, provinsi, kabupaten/kota, termasuk dukungan CSR dan Baznas agar intervensinya tepat sasaran,” jelas Boedyo.
Baca juga:
D’Modifest 2026 Semarang Menggelegar, Panggung Modest Fashion Jateng Siap Tembus Pasar Dunia
Ia menyebut, rapat koordinasi bersama pemerintah pusat juga menekankan pentingnya inovasi daerah, seperti pengembangan rumah susun, optimalisasi rumah bersubsidi, serta percepatan penanganan RTLH.
Di sisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah mengalokasikan anggaran khusus untuk perbaikan rumah tidak layak huni.
“Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah menganggarkan untuk rumah layak huni, seperti yang dilakukan di Jawa Tengah,” ucapnya.
Dengan penguatan kolaborasi dan dukungan anggaran tersebut, Pemprov Jateng optimistis target penurunan backlog dapat tercapai sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
