ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) kembali menjadi perhatian Komisi X DPR RI. Selain masih ditemukan puluhan ribu kursi perguruan tinggi negeri (PTN) yang tidak terisi, persoalan biaya pendidikan juga dinilai menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian serius.

Evaluasi tersebut mencuat menjelang rencana pemerintah menerapkan kebijakan kuliah gratis di PTN mulai 2027. Komisi X DPR RI menilai, kebijakan tersebut harus disiapkan secara matang agar perluasan akses pendidikan tinggi tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi mahasiswa maupun perguruan tinggi.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan, Panitia Kerja (Panja) SPMB Komisi X menemukan sebanyak 60.131 kursi atau sekitar 9,58 persen dari total daya tampung PTN tidak terisi. Yang menjadi perhatian, sebagian kursi kosong tersebut berasal dari calon mahasiswa yang sebenarnya sudah dinyatakan lolos seleksi.

Berdasarkan data yang disampaikan Lalu Hadrian, sebanyak 17.816 calon mahasiswa yang telah dinyatakan diterima memilih tidak melakukan registrasi ulang.

“Berdasarkan data SPMB tahun sebelumnya, terdapat sekitar 60.131 atau 9,58 persen daya tampung yang tidak terisi. Sebanyak 17.816 calon mahasiswa di antaranya dinyatakan diterima tetapi memutuskan tidak melakukan registrasi ulang,” jelasnya.

Baca juga: Tak Lagi Sekadar Mimpi, Ajeng dari Kampung Sri Rahayu Kini Jadi Sarjana Berkat Beasiswa PSDK UMP

DPR Minta Alasan Mahasiswa Tak Registrasi Ditelusuri

Komisi X DPR menilai angka tersebut tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan teknis dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Pemerintah diminta mencari tahu alasan calon mahasiswa yang sudah dinyatakan lolos tetapi akhirnya tidak melanjutkan proses registrasi. Salah satu faktor yang perlu dikaji adalah kemampuan ekonomi keluarga calon mahasiswa, terutama berkaitan dengan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Lalu Hadrian mengingatkan, jangan sampai mahasiswa yang telah berhasil melewati proses seleksi justru gagal menempuh pendidikan tinggi karena tidak mampu memenuhi biaya kuliah.

“Pemerintah harus betul-betul menelusuri calon mahasiswa yang batal registrasi ini. Jangan sampai ada anak bangsa yang gagal melanjutkan pendidikan tingginya hanya gara-gara kendala ekonomi,” ujarnya.

Menurutnya, evaluasi SPMB 2026 juga perlu menyentuh mekanisme penetapan UKT, efektivitas bantuan pendidikan, hingga pengaturan jadwal penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri. Penataan jalur mandiri dinilai penting karena pola penerimaan mahasiswa PTN juga berkaitan dengan keberlangsungan perguruan tinggi swasta (PTS). 

Baca juga: 12 Mahasiswa Internasional Diwisuda, Bawa UMP Mendunia

Persoalan pembiayaan pendidikan semakin penting untuk dibahas seiring rencana pemerintah mengimplementasikan program kuliah gratis di PTN mulai 2027. Komisi X DPR meminta pemerintah tidak hanya menghitung kebutuhan pembebasan biaya kuliah dari sisi jumlah mahasiswa, tetapi juga mempertimbangkan seluruh komponen pembiayaan pendidikan tinggi.

Lalu Hadrian menyebut, berdasarkan perhitungan awal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, program kuliah gratis diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp93,7 triliun untuk membiayai 2,83 juta mahasiswa. Namun, jumlah mahasiswa PTN secara keseluruhan saat ini disebut telah mencapai lebih dari 4,4 juta orang.

Komisi X DPR memiliki perhitungan berbeda. Dengan mempertimbangkan cakupan pembiayaan yang lebih luas, kebutuhan anggaran program tersebut diperkirakan dapat mencapai Rp150 triliun hingga Rp200 triliun.

“Hitungan awal dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk program kuliah gratis membutuhkan anggaran sekitar Rp93,7 triliun bagi 2,83 juta mahasiswa. Padahal, total mahasiswa PTN kita saat ini mencapai lebih dari 4,4 juta orang,” kata Lalu Hadrian. (*)