ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu pilar utama pembangunan sumber daya manusia kini diwarnai sorotan tajam. Badan Gizi Nasional (BGN) resmi membongkar praktik lancung yang dilakukan oleh sejumlah oknum yayasan mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Alih-alih berkontribusi dalam pembinaan atau operasional dapur, yayasan-yayasan "numpang nama" ini justru kedapatan memeras mitra dengan meminta setoran dana per porsi makanan atau ompreng yang disalurkan.

Kepala BGN, Sudaryono (Mas Dar) menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap praktik culas yang mencederai semangat kebaikan program pemerintah ini. 

Dalam proses registrasi dan pembaruan perjanjian kerja sama (PKS) yang sedang berlangsung secara nasional, BGN menemukan anomali serius di lapangan. Sejumlah mitra pembangunan yang telah bersusah payah membangun dan mengoperasikan dapur SPPG secara mandiri, justru ditekan oleh yayasan yang menaungi mereka.

"Adanya mitra yang kemudian sudah membangun dapur itu diminta untuk menyetorkan sejumlah uang per ompreng kepada yayasan, di mana yayasan ini tidak melakukan apapun, tidak memiliki kontribusi apapun, tidak juga aktif di dapur, tidak melakukan pembinaan, tidak mempunyai kontribusi apapun terhadap jalannya dapur SPPG," beber Mas Dar.

Baca juga: Riset Roket hingga Drone Dunia Berkumpul di Yogyakarta, Ada Kompetisi Mahasiswa dari 26 Negara

Kondisi ini dinilai sangat merugikan mitra secara finansial. Lebih parah lagi, pungutan liar terselubung ini berpotensi menggerus kualitas serta kuantitas gizi makanan yang seharusnya diterima secara utuh oleh para penerima manfaat.

BGN Berikan Hak Veto: Mitra Boleh Ganti Yayasan Nakal!

Sebagai langkah cepat demi menjaga integritas Program MBG, BGN mengambil sikap tegas. BGN memberikan ruang seluas-luasnya bagi para mitra yang merasa dirugikan untuk mengambil tindakan hukum administratif berupa pergantian yayasan pengampu.

"Atas dasar efisiensi, keadilan, dan pemanfaatan anggaran MBG secara maksimal, kami memberikan ruang kepada mitra yang merasa dirugikan untuk mengganti yayasan yang menaunginya, terutama apabila yayasan tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap jalannya dapur," tegas Mas Dar. 

Untuk mempermudah proses pembersihan ekosistem kemitraan ini, BGN telah meluncurkan infrastruktur digital terintegrasi berupa dua portal registrasi terpisah, yaitu Portal Khusus Yayasan dan Portal Khusus Mitra. 

Baca juga: Gempa M5,9 Guncang Sumba Barat Daya, Rumah dan Sekolah Rusak

Melalui sistem ini, mitra pembangunan dapat langsung mengajukan permohonan pergantian yayasan baru sekaligus melampirkan bukti-bukti autentik terkait kerugian atau pelanggaran yang dilakukan oleh yayasan lama. BGN memastikan setiap aduan akan diproses sesuai ketentuan hukum dan mekanisme registrasi yang berlaku. 

Sudaryono menegaskan, pihaknya memegang prinsip bahwa setiap rupiah anggaran negara yang dialokasikan untuk Program MBG harus dikonversi secara maksimal menjadi hidangan bergizi tinggi yang layak konsumsi.

"Intinya kami ingin pelaksanaan MBG ini betul-betul uang yang tersalurkan itu dikonversi menjadi menu makanan yang kualitasnya baik dan diterima dengan baik, kandungan gizinya baik, pertanggungjawabannya baik, akuntabilitasnya baik, dan transparan," pungkasnya.

Dengan pembersihan rantai birokrasi dan kemitraan ini, BGN berharap ekosistem penyediaan makanan bergizi di seluruh penjuru nusantara dapat berjalan secara sehat, transparan, dan benar-benar berfokus pada kesejahteraan anak bangsa. (*)