ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG — Pantura Jawa Tengah tak akan menunggu Giant Sea Wall berdiri untuk mulai melawan ancaman laut. Sebelum proyek tembok raksasa penahan air laut itu dibangun, pemerintah akan lebih dulu memperkuat kawasan pesisir dengan penanaman mangrove.

Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, menjadi salah satu wilayah yang akan mendapat perhatian. Penanaman mangrove bakal dilakukan bersama masyarakat dan komunitas pesisir dalam waktu dekat.

Rencana tersebut disampaikan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura (BOPPJ) Fadil Imran saat beraudiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Semarang, Kamis (8/10/2026).

Fadil mengatakan, penanaman mangrove merupakan bagian dari upaya memperkuat perlindungan ekologis sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kawasan Pantura.

“Presiden sudah memerintahkan BOPPJ untuk mengoptimalkan perlindungan ekologis dan pengembangan ekonomi masyarakat di Pantura. Salah satu wilayah yang menjadi titik untuk dikelola adalah Kota Semarang, Demak, dan Kendal,” kata Fadil.

Baca juga: Tongkat Kepemimpinan Berganti, AKBP Rachmad C. Yusuf Awali Tugas di Polres Kebumen

Menurutnya, masyarakat dan komunitas pesisir memiliki peran penting dalam menjaga kawasan Pantura. Karena itu, pembangunan Giant Sea Wall tidak semata-mata dipandang sebagai proyek infrastruktur.

“Giant Sea Wall dalam konsep besarnya adalah pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat,” ujarnya.

Belajar dari Mangrove Brebes

Dalam pertemuan tersebut, Fadil juga menyampaikan sejumlah praktik baik pengelolaan mangrove yang telah berjalan di Jawa Tengah.

Baca juga: Jateng Targetkan Sekolah Zero Bullying, Ahmad Luthfi Perintahkan Pengawasan Siswa Diperketat

Salah satunya berada di Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di wilayah tersebut, tokoh pemuda Mohammad Bangkit menggerakkan Pokdarwis Ekowisata Hutan Mangrove.

Pengelolaan kawasan mangrove di Kaliwlingi menjadi salah satu contoh keterlibatan masyarakat dalam menjaga ekosistem pesisir sekaligus mengembangkan potensi ekonomi dan pariwisata.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, langkah BOPPJ tersebut sejalan dengan program Mageri Segoro yang selama ini dijalankan Pemprov Jateng di kawasan pesisir.

Jawa Tengah memiliki garis pantai sepanjang 1.127,85 kilometer. Rinciannya, Pantura mencapai 651,47 kilometer, Pansela 343,50 kilometer, dan Karimunjawa 132,88 kilometer.

“Tentu saja program BOPPJ itu selaras dengan program Jawa Tengah. Kita punya program Mageri Segoro yang itu sudah melibatkan seluruh komponen masyarakat,” kata Luthfi.

Baca juga: 128 Ribu Peserta UHC Banyumas Dinonaktifkan, Dinkes Ungkap Alasan dan Solusi bagi Masyarakat

Pantura Dikepung Ancaman

Luthfi mengatakan, persoalan Pantura jauh lebih kompleks daripada sekadar abrasi. Rob, banjir, penurunan muka tanah, sedimentasi dan berbagai persoalan lingkungan lainnya turut menjadi ancaman bagi kawasan pesisir.

Dampaknya bersinggungan langsung dengan permukiman, tambak, perikanan, kawasan industri, infrastruktur hingga aktivitas masyarakat.

Karena itu, perlindungan Pantura membutuhkan penanganan yang terpadu, termasuk melalui pendekatan ekologis sebelum pembangunan infrastruktur skala besar dilakukan.

Dalam jangka panjang, Giant Sea Wall menjadi salah satu konsep perlindungan Pantura Jawa yang masuk dalam proyek strategis nasional.

Baca juga: Dua Kebakaran Lahan Melanda Kebumen, 5,7 Hektare Terbakar dalam Sehari

Di Jawa Tengah, Giant Sea Wall direncanakan membentang sekitar 274,7 kilometer, melintasi Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati hingga Rembang.

Namun, Luthfi berharap masyarakat tidak menunggu tembok raksasa tersebut berdiri untuk mulai menjaga pesisir.

“Sebelum adanya Giant Sea Wall berdiri, harapannya masyarakat sudah terbiasa dengan penanaman mangrove, cemara, kemudian kelapa nyiur dan sebagainya,” katanya.

Menurut Luthfi, penanaman vegetasi pesisir sejak sekarang merupakan bentuk pencegahan dini sekaligus membangun kebiasaan masyarakat untuk ikut menjaga kawasan Pantura sebelum Giant Sea Wall dibangun. (*)