ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA — Inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI ke Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, mengungkap temuan yang menjadi sorotan. Tim Ombudsman menemukan lebih dari 10 bangunan menyerupai rumah kluster di sekitar lapas yang diduga dihuni oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Bangunan-bangunan tersebut disebut memiliki fasilitas layaknya hunian apartemen. Ombudsman menemukan ruang tamu dengan sofa, televisi, kulkas, meja makan hingga kamar. Di kawasan yang sama, tim juga menemukan fasilitas fitnes dan pembangunan simulator golf.

Temuan tersebut terungkap saat Ombudsman melakukan pengawasan pelayanan publik di Lapas Kelas IIA Cibinong, Rabu (23/9/2026). Sebelumnya, tim Ombudsman sempat mengalami penolakan ketika hendak memasuki area blok sel WBP meski telah membawa surat tugas.

Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan mengatakan, penolakan tersebut justru membuat tim melakukan pemeriksaan di area lain di sekitar lapas. Dari pengamatan tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan yang bentuknya menyerupai homestay maupun rumah kluster.

“Karena ditolak masuk ke dalam, tim kami justru menemukan sejumlah temuan lain yang berada di luar blok sel Lapas,” kata Syafrida.

Baca juga: Riset Roket hingga Drone Dunia Berkumpul di Yogyakarta, Ada Kompetisi Mahasiswa dari 26 Negara

Menurutnya, beberapa bangunan tersebut memiliki atap seng berwarna biru dan dilengkapi berbagai fasilitas di dalamnya. Kondisi tersebut dinilai berbeda dari fasilitas hunian yang umumnya ditemukan di lingkungan pemasyarakatan.

“Kami menemukan beberapa lokasi hunian di sekitar lapas berupa bangunan terlihat seperti homestay dengan atap seng bercat warna biru dan ada seperti rumah kluster. Di dalamnya berisi sofa, kulkas, TV, meja makan,” ungkap Syafrida.

Penghuni Mengaku WBP Lapas Cibinong

Ombudsman kemudian bertemu dengan salah seorang penghuni bangunan tersebut. Kepada tim, penghuni tersebut mengaku sebagai WBP Lapas Kelas IIA Cibinong. Namun, upaya Ombudsman untuk menggali informasi lebih lanjut dari penghuni tersebut terhenti setelah petugas lapas menghalangi komunikasi dengan yang bersangkutan.

Tim Ombudsman juga berhasil masuk ke salah satu bangunan. Di dalamnya ditemukan fasilitas yang disebut menyerupai hunian apartemen, mulai dari ruang tamu, satu kamar, televisi, kulkas hingga fasilitas lainnya. Tidak hanya itu, Ombudsman menemukan fasilitas fitnes yang cukup lengkap. Di kawasan tersebut juga terlihat pembangunan simulator golf yang masih berlangsung.

Baca juga: Gempa M5,9 Guncang Sumba Barat Daya, Rumah dan Sekolah Rusak

Dari pengamatan di lokasi, terdapat lebih dari 10 rumah serta sejumlah mobil yang disebut Ombudsman sebagai mobil mewah terparkir di sekitar bangunan. 

Selain menyoroti keberadaan fasilitas tersebut, Ombudsman menemukan persoalan lain yang berkaitan dengan keamanan Lapas Cibinong. Di bagian belakang deretan rumah petak itu terdapat akses keluar yang disebut tidak terkunci. Akses tersebut terhubung langsung dengan kawasan hutan bambu dan tempat pembuangan sampah. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu titik kerawanan keamanan yang perlu segera diperhatikan.

Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin mengatakan, penolakan terhadap tim Ombudsman saat melakukan pemeriksaan di Lapas Cibinong merupakan kejadian yang kedua. Menurut Fikri, situasi sempat memanas ketika tim berupaya melakukan pengecekan. Bahkan, terjadi aksi dorong-dorongan hingga salah seorang anggota Ombudsman mengalami kaki terjepit.

“Semakin dihalangi semakin kami bertanya ada apa sebenarnya. Ternyata di dalamnya ada lebih dari 10 rumah, kami sudah wawancara penghuninya mengaku napi,” ujarnya.

Ombudsman Terima Laporan Dugaan Pungli

Baca juga: Pemerintah Tambah 74 Ribu Ton Beras SPHP

Selain menemukan bangunan dan fasilitas yang menjadi sorotan, Ombudsman juga menerima laporan dari keluarga WBP mengenai dugaan pungutan liar di Blok A Lapas Cibinong. Nilai pungutan yang dilaporkan mencapai Rp150.000 per minggu.

Syafrida mengatakan, dugaan pungutan tersebut menjadi perhatian serius, terlebih Lapas Kelas IIA Cibinong telah menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Ombudsman menyebut fasilitas seperti yang ditemukan dalam sidak tersebut belum pernah mereka temukan dalam sejumlah pengawasan di wilayah lain, antara lain Sumatera, Kalimantan, Tangerang dan Rutan Pondok Bambu. 

Atas berbagai temuan tersebut, Ombudsman meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Syafrida juga meminta pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan di lembaga pemasyarakatan diperkuat, termasuk dalam hal penempatan petugas.

“Kami perlu mengingatkan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk segera melakukan evaluasi, dan lebih meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan di Lapas. Penempatan petugas di Lapas perlu mendapat perhatian serius dari Menteri,” kata Syafrida.

Baca juga: Perombakan Besar-Besaran Polri: 88 Pati dan Pamen Dimutasi, 19 Kapolda Berganti Posisi

Menurutnya, evaluasi tidak hanya diperlukan terhadap Lapas Kelas IIA Cibinong, tetapi juga seluruh unit pelayanan yang berada di bawah Kementerian Imipas. Ombudsman memastikan pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan pelayanan publik di bidang pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Ombudsman juga akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

“Pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana, sehingga perlu kerja sama antar lembaga penegak hukum, dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan,” ujar Syafrida.

Ia menambahkan, sinergi dengan Kepolisian RI, Kejaksaan RI dan Mahkamah Agung diperlukan karena proses hukum yang dijalani para WBP melibatkan sejumlah institusi penegak hukum. (*)