ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Harga cabai rawit di sejumlah daerah mulai menunjukkan gejolak. Pemerintah pun menyiapkan langkah cepat untuk mencegah kenaikan harga semakin meluas, salah satunya dengan memindahkan pasokan dari wilayah yang produksinya melimpah ke daerah yang mengalami kekurangan stok.

Langkah tersebut akan dilakukan melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) berencana kembali mengoptimalkan program tersebut dengan melibatkan petani Champion Cabai sebagai salah satu sumber pasokan.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, dinamika harga cabai rawit perlu segera direspons agar tidak berkembang menjadi tekanan harga yang lebih besar. Menurutnya, Bapanas tengah berkoordinasi dengan Kementan untuk memetakan daerah yang membutuhkan tambahan pasokan sekaligus wilayah yang masih memiliki stok cabai rawit dengan harga relatif terjangkau.

“Untuk cabai rawit, berdasarkan informasi dari Kediri, saat ini terdapat dinamika harga dan pasokan yang perlu segera kita respons. Karena itu, kami ingin berkoneksi kembali dengan teman-teman Kementan untuk melihat wilayah mana yang dapat kita dukung melalui FDP,” jelasnya.

Pasokan Antardaerah

Baca juga: Kemenkes Kirim 500 Ribu Masker per Provinsi dan Siapkan Rumah Oksigen

Skema distribusi ini akan mengandalkan perbedaan kondisi pasokan antardaerah. Cabai dari daerah dengan harga lebih rendah dan stok mencukupi akan dikirim ke wilayah yang mengalami kenaikan harga.

Bapanas juga akan kembali menggandeng petani Champion Cabai yang selama ini mendapatkan pembinaan dari Kementan. Kelompok petani tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran pasokan ketika terjadi gejolak harga.

“Misalkan di daerah di luar Jawa yang harganya relatif masih terjangkau, sehingga kita bisa FDP ke wilayah-wilayah yang harganya tinggi. Kita undang kembali para petani champion kita untuk membantu distribusikan ke wilayah-wilayah yang harganya relatif tinggi,” ujar Ketut.

Program FDP bukan pertama kali digunakan untuk membantu mengendalikan harga cabai rawit. Pada triwulan pertama 2026, Bapanas mencatat distribusi cabai melalui skema tersebut telah mencapai 5.590 kilogram.

Rinciannya, sebanyak 3.150 kilogram cabai rawit dimobilisasi dari Enrekang, Sulawesi Selatan menuju Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Sementara itu, masing-masing 1.140 kilogram dan 1.300 kilogram dikirim ke Lombok Tengah dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Baca juga: Bansos PKH dan BPNT Kini Bisa Dicairkan di KDMP

Distribusi tersebut turut memberikan dampak terhadap kondisi harga pangan. Pada April 2026, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food mengalami penurunan setelah tekanan harga pangan mereda pasca-Ramadan dan Idulfitri. Cabai rawit bahkan tercatat menjadi salah satu komoditas yang menyumbang deflasi pada periode tersebut.

Namun, pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan yang dapat memengaruhi harga cabai rawit. Dalam rapat koordinasi Bapanas bersama petani cabai pada 26 Agustus 2026, terungkap sejumlah faktor yang berpotensi mengganggu stabilitas produksi. Kemarau berkepanjangan, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) seperti trips dan kutu kebul, serta peralihan lahan ke komoditas lain menjadi beberapa penyebab yang dapat membuat pasokan cabai rawit berfluktuasi.

Sementara itu, data pemantauan Bapanas menunjukkan harga cabai rawit secara nasional pada 10 September 2026 telah mencapai rata-rata Rp81.052 per kilogram. Perbedaan harga antardaerah juga cukup mencolok. Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan rata-rata harga cabai rawit tertinggi, yakni mencapai Rp152.872 per kilogram. Sebaliknya, harga rata-rata terendah tercatat di Nusa Tenggara Timur dengan Rp56.604 per kilogram.

Kesenjangan harga tersebut menjadi peluang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan distribusi antardaerah. Dengan memindahkan pasokan dari wilayah surplus ke daerah yang mengalami defisit, pemerintah berharap gejolak harga cabai rawit dapat ditekan sekaligus menjaga pasokan tetap tersedia bagi masyarakat. (*)