ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Rencana pembahasan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk Tahun Anggaran 2027 mendapat sorotan dari Komisi V DPR RI. Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi meminta pembahasan anggaran tersebut ditunda sampai pelaksanaan anggaran BMKG tahun sebelumnya diperiksa secara lebih mendalam.

Ia menilai tingginya tingkat penyerapan anggaran BMKG pada 2026 perlu menjadi perhatian serius, terutama pada sejumlah program yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Mori menyebut BMKG memiliki pagu anggaran sekitar Rp2,42 triliun dengan tingkat penyerapan mencapai 99,05 persen. Rinciannya, program meteorologi, klimatologi, dan geofisika terserap 99,2 persen, sedangkan dukungan manajemen mencapai 98,89 persen. Jika dilihat berdasarkan pelaksanaannya, penyerapan anggaran BMKG di tingkat pusat mencapai 99,32 persen dan daerah sebesar 98,68 persen.

“ Saya minta terkait dengan BMKG, pembahasan terkait dengan anggaran tahun 2027 untuk di-pending. Saya punya alasan yang kuat terkait dengan apa yang akan saya sampaikan,” tegasnya.

Menurut dia, sebelum membahas kebutuhan anggaran BMKG untuk 2027, DPR perlu mengetahui secara jelas bagaimana pelaksanaan dan penggunaan anggaran pada 2025 dan 2026. Sorotan Mori semakin mengarah pada sejumlah proyek yang mencatat tingkat penyerapan hampir sempurna. Salah satunya program Strengthening Climate and Weather Service Capacity Phase II yang memiliki anggaran Rp344,011 miliar dengan realisasi mencapai 99,74 persen.

Baca juga: Kekeringan Ancam 50 Ribu Hektare Sawah, Komisi IV DPR RI Soroti Lambannya Program Irigasi di Daerah

Berbagai Program BMKG Disorot

Program lain yang menjadi perhatian adalah optimalisasi sistem layanan teknologi komputasi dan pengolahan data melalui Indonesia Disaster Resilience Initiative Project (IDRIP). Program tersebut memiliki anggaran Rp157,519 miliar dan disebut terealisasi hingga 99,9 persen. Artinya, dari anggaran tersebut hanya tersisa sekitar Rp4 juta.

Mori juga mempertanyakan pengadaan peralatan monitoring dan dampak gempa bumi melalui IDRIP, termasuk intensitimeter dan accelerograph. Untuk pengadaan tersebut, anggaran yang tersedia mencapai Rp28,572 miliar, sedangkan realisasinya Rp28,481 miliar.

Pengadaan peralatan pemantauan gempa bumi dan tsunami melalui program yang sama juga mencatat angka serapan sangat tinggi. Dari pagu Rp50,228 miliar, realisasinya mencapai Rp50,178 miliar.

Tingginya penyerapan pada sejumlah proyek tersebut membuat Mori meminta penjelasan lebih mendalam mengenai proses pengadaan yang dilakukan BMKG.

Baca juga: Rocky Gerung, Jusuf Hamka, dan Anwar Usman Masuk Wantimpres Prabowo

“Dari yang saya catatkan, dari keseluruhan 585 miliar, terserap 99,2%. Ini bagaimana cerita proses pengadaannya, Pak? Sampai ada yang 157 miliar, hanya tersisa 4 juta,” kata legislator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat I tersebut.

Bagi Mori, persoalan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari besarnya persentase realisasi anggaran. Komisi V DPR RI, menurut dia, perlu mengetahui bagaimana proses pengadaan berlangsung serta memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Karenanya, ia mendorong agar evaluasi terhadap anggaran BMKG 2025 dan 2026 dilakukan terlebih dahulu sebelum pembahasan anggaran 2027 dilanjutkan.

Mori bahkan membuka kemungkinan agar persoalan tersebut dibahas melalui Panitia Kerja (Panja) di Komisi V DPR RI.

“Karena itu, dalam forum yang terhormat ini, saya minta terkait dengan BMKG, untuk pembahasan tahun anggaran 2027 ini bisa kita tunda, sambil kita melihat dulu apa yang terjadi di tahun 2026,” ujarnya.

“Kami tidak ingin apa yang terjadi di tahun 2025, yang ini kalau menurut saya sudah patut kita tingkatkan ini ke dalam Panja,” pungkasnya. (*)

Baca juga: DPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri, Gantikan Listyo Sigit Prabowo