ORBIT-NEWS.COM, BANYUMAS – Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kompleks PT Inovasi Kota Nusantara (PT IKN) di Desa Losari, Kecamatan Rawalo, Jumat malam, (25/9/2026).

Sidak dilakukan untuk memastikan kondisi sebenarnya di dalam kompleks perusahaan setelah beredar rekaman video warga yang memperlihatkan adanya aktivitas di area PT IKN pada Kamis malam, (24/9/2026).

Dalam video berdurasi sekitar 1 menit 14 detik yang direkam sekitar pukul 20.25 WIB, terlihat sejumlah bagian kompleks pabrik, termasuk cerobong. Rekaman tersebut kemudian memunculkan dugaan adanya aktivitas operasional di dalam kawasan PT IKN yang sebelumnya telah disegel Pemkab Banyumas.

Sadewo mengatakan, sidak tersebut dilakukan agar pemerintah tidak mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi atau dugaan yang beredar di masyarakat.

“Kami datang untuk memastikan langsung apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Jangan sampai informasi yang beredar hanya berdasarkan dugaan. Kami ingin melihat dan memeriksa faktanya secara langsung,” ucapnya.

Baca juga: ABK KMN Barokah Anak Mas 03 Meninggal di Laut

Pemkab Banyumas masih melakukan verifikasi untuk memastikan aktivitas yang terlihat dalam rekaman tersebut. Pemerintah belum menyimpulkan bahwa aktivitas itu merupakan kegiatan produksi karena diperlukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi di lokasi.

Sidak ini juga berkaitan dengan status kompleks PT IKN yang telah dikenai penyegelan oleh Pemkab Banyumas pada 21 Agustus 2026. Penyegelan dilakukan dalam rangka penanganan persoalan pemanfaatan ruang dan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan. Sebelumnya, Pemkab Banyumas telah memberikan Surat Peringatan Pertama dan Terakhir kepada pihak PT IKN pada 23 Juli 2026.

Permasalahan Tata Ruang

Persoalan PT IKN Banyumas turut berkaitan dengan aspek tata ruang. Berdasarkan data Pemkab Banyumas, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) perusahaan tercatat mencakup area seluas 24.485 meter persegi.

Sementara itu, lahan yang disebut berada dalam penguasaan atau kendali perusahaan mencapai sekitar 40.000 meter persegi. Perbedaan luasan tersebut menjadi salah satu hal yang masih perlu ditelusuri, termasuk mengenai status dan pemanfaatan lahan.

Baca juga: Curanmor di Purwokerto Selatan Terungkap Kurang dari 1 Jam

Sebagian kawasan yang berkaitan dengan PT IKN juga disebut berada dalam area Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Kondisi tersebut menjadi bagian dari persoalan tata ruang yang tengah ditangani pemerintah daerah.

Sadewo sebelumnya mengungkapkan bahwa persoalan pembangunan PT IKN telah menjadi perhatian Pemkab Banyumas sejak awal.

“Dari mulai bangun kan sudah pelanggaran. Pada saat bangun sudah saya ingatkan, ‘Kamu bangun di lahan hijau. Saya belum jadi Bupati, nanti kamu bermasalah dengan saya’,” kata Sadewo.

Hasil sidak tengah malam tersebut selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi Pemkab Banyumas untuk menentukan langkah berikutnya. Pemkab akan mencocokkan temuan di lapangan dengan ketentuan perizinan dan status penyegelan yang berlaku. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kegiatan produksi ketika status penyegelan masih berlaku, Pemkab Banyumas akan mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, jika aktivitas yang terlihat dalam rekaman bukan merupakan kegiatan produksi, pemkab akan memberikan penjelasan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan.

Baca juga: Kebakaran Lahan Perhutani di Buayan Kebumen Meluas hingga 2 Hektare

Sadewo menegaskan penanganan persoalan PT IKN dilakukan dengan mengedepankan kepastian hukum, ketertiban tata ruang, serta kepentingan masyarakat.

"Semua aktivitas usaha di wilayah Banyumas harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Sadewo. (*)