ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Praktik judi online ternyata masih ditemukan di lingkungan aparatur pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat lebih dari 81 ribu frekuensi transaksi judi online yang dilakukan pegawai sepanjang 2024 hingga 2025. Nilai transaksi yang teridentifikasi juga tidak sedikit. Berdasarkan hasil penelusuran, total transaksi judi online tersebut mencapai lebih dari Rp12 miliar.

Temuan itu berasal dari sekitar 2.000 pegawai Kementerian PU yang dilakukan pemeriksaan. Sebagian pegawai telah dikenai sanksi, sementara lainnya masih menjalani proses penjatuhan sanksi sesuai tingkat pelanggaran dan aturan kepegawaian yang berlaku.

Menteri PU, Dody Hanggodo menegaskan, persoalan judi online di lingkungan kementerian tidak dapat dipandang hanya sebagai masalah pribadi. Menurutnya, integritas pegawai menjadi hal penting karena Kementerian PU mengemban tanggung jawab besar dalam mengelola pekerjaan dan anggaran negara.

“Kementerian PU mengelola pekerjaan dan anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar. Karena itu saya menuntut orang-orang di dalamnya memiliki disiplin dan integritas yang sepadan dengan tanggung jawab tersebut,” kata Menteri Dody.

Penanganan kasus tersebut dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian PU melalui pemeriksaan berdasarkan data dan bukti yang ditemukan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga disiplin, profesionalisme, sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara.

Baca juga: Riset Roket hingga Drone Dunia Berkumpul di Yogyakarta, Ada Kompetisi Mahasiswa dari 26 Negara

Kementerian PU juga menilai dampak judi online dapat meluas hingga ke kehidupan keluarga, lingkungan sosial, serta berpengaruh terhadap kinerja dan kedisiplinan pegawai. Karena itu, penanganannya tidak hanya diarahkan pada pemberian hukuman bagi pegawai yang terbukti melanggar. Kementerian PU juga melakukan pembinaan dan memperkuat langkah pencegahan agar potensi pelanggaran dapat diketahui lebih awal.

Perkuat Sistem Pengawasan Internal

Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto dalam rilis mengatakan,  temuan transaksi judi online tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan pembinaan pegawai.

“Selain melakukan penanganan terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kami juga melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pembinaan pegawai,” tutur Apri.

Menurutnya, evaluasi dilakukan dengan melihat sejumlah titik yang masih perlu diperkuat, termasuk pola pembinaan pegawai dan mekanisme pencegahan.

Baca juga: Gempa M5,9 Guncang Sumba Barat Daya, Rumah dan Sekolah Rusak

“Kami melihat area mana yang perlu diperkuat, bagaimana upaya pembinaan dapat dilakukan secara lebih efektif, serta langkah-langkah pencegahan yang perlu ditingkatkan agar potensi risiko serupa dapat teridentifikasi dan ditangani sedini mungkin,” lanjutnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian PU, Maulidya Indah Junica menjelaskan bahwa sanksi terhadap pegawai yang terbukti terlibat judi online diberikan berdasarkan kategori pelanggaran. Untuk pelanggaran ringan, sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, maupun pernyataan tidak puas secara tertulis. Adapun pegawai yang masuk kategori pelanggaran sedang dapat dikenai sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, hingga penurunan pangkat selama satu tahun.

“Sementara pelanggaran berat dikenai sanksi berupa penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian sebagai pegawai sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Irjen Maulidya.

Kementerian PU menegaskan penanganan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan kerja yang lebih disiplin, profesional, dan berintegritas sekaligus mencegah praktik judi online kembali terjadi di lingkungan kementerian.(*)