ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 70.239 balita di tujuh provinsi terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tercatat mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Kondisi ini mendorong Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat perlindungan kesehatan anak, mempercepat penanganan karhutla, serta memastikan korban mendapatkan pengobatan tanpa terbebani biaya.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026, total kasus ISPA di tujuh provinsi terdampak karhutla mencapai 311.363 kasus. Dari jumlah tersebut, lebih dari 70 ribu kasus terjadi pada anak berusia di bawah lima tahun atau balita.

Puan menilai tingginya angka gangguan pernapasan pada anak harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, dampak kabut asap tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan kecemasan bagi keluarga yang anaknya mengalami masalah kesehatan.

“Bagi orang tua, anak yang mengalami gangguan kesehatan, termasuk masalah pernafasan menghadirkan kecemasan yang sangat dekat dan mendesak,” katanya, Rabu (21/10/ 2026).

Ia menegaskan, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, memperoleh perlindungan kesehatan selama bencana berlangsung hingga memasuki masa pemulihan.

Baca juga: 7 Manfaat Tidur Siang bagi Kesehatan

Menurut Puan, keselamatan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan penanganan karhutla. Upaya tersebut mencakup penyediaan layanan kesehatan, bantuan bagi keluarga terdampak, serta dukungan yang berkelanjutan meskipun kondisi udara mulai membaik.

“Selain proses pemadaman api yang masif, Pemerintah perlu menempatkan perlindungan anak sebagai tujuan bersama dalam penanganan Karhutla. Perlindungan anak dari kabut asap yang ditimbulkan Karhutla harus menjadi komitmen nasional,” tegasnya.

Pengobatan Korban Karhutla Dibebaskan dari Biaya

Selain mendesak percepatan penanganan kebakaran, Puan meminta pemerintah memastikan korban karhutla dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan administrasi maupun biaya. Ia menilai keluarga yang anaknya mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap tidak seharusnya menghadapi beban tambahan untuk memperoleh pengobatan. Karena itu, ketersediaan fasilitas dan peralatan medis di wilayah terdampak perlu menjadi perhatian.

“Jangan sampai para korban Karhutla ini menanggung beban ganda. Pastikan layanan BPJS bagi masyarakat terdampak tidak ada hambatan,” ujarnya.

Baca juga: Panu Bikin Tak Percaya Diri ? Kenali Cara Mengatasinya

Puan juga menekankan pentingnya intervensi kesehatan bagi anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap. Pemerintah diminta menyediakan dukungan medis yang memadai sekaligus memastikan masyarakat mengetahui tempat dan prosedur untuk mendapatkan pertolongan.

Ia meminta pemerintah memberikan pendampingan kepada orang tua yang anaknya jatuh sakit, serta memperhatikan kebutuhan tenaga kesehatan, petugas lapangan, dan relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla.

Dampak karhutla terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan penyakit pernapasan dalam jangka pendek. Paparan asap yang berulang juga memunculkan kekhawatiran terhadap kesehatan dan kualitas tumbuh kembang anak dalam jangka panjang. Karena itu, perlindungan anak perlu dilanjutkan setelah kebakaran berhasil dikendalikan. Pemerintah perlu memperhatikan kondisi kesehatan anak, memastikan kebutuhan pemulihan terpenuhi, serta menyampaikan informasi yang akurat kepada keluarga mengenai risiko dan langkah pertolongan yang tersedia.

“Kita ketahui bersama, anak-anak adalah kelompok yang paling rentan dalam bencana. Mereka juga tidak berdaya tanpa bantuan orang dewasa sehingga membutuhkan pertolongan saat mengalami krisis kesehatan,” ungkapnya. (*)