ORBIT-NEWS.COM, PURWOKERTO – Pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan langkah konkret untuk menjamin keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) di tengah munculnya protes masyarakat terkait evaluasi kepesertaan jaminan kesehatan. Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono memaparkan kesiapan anggaran hingga Rp90,6 miliar untuk mendukung pelaksanaan program UHC Banyumas di Tahun 2027.

Selain menyiapkan anggaran tahun depan, Pemkab Banyumas juga memastikan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat hingga akhir 2026 tetap terpenuhi. Sadewo menegaskan, tidak akan ada pemutusan layanan atau cut off UHC sampai Desember 2026.

Untuk merespons berbagai keberatan masyarakat, Pemkab Banyumas telah melakukan koordinasi langsung dengan Kementerian Sosial (Kemensos). Langkah ini ditempuh untuk mencari solusi pembiayaan sekaligus memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kebijakan evaluasi dan penyesuaian data penerima bantuan jaminan kesehatan.

Sadewo mengatakan, dirinya telah bertemu dengan Menteri Sosial untuk berkonsultasi mengenai persoalan UHC di Banyumas. Bahkan, Pemkab juga mengundang Menteri Sosial agar hadir langsung di Banyumas sehingga masyarakat dapat memperoleh penjelasan sekaligus menyampaikan aspirasi.

“Kita sudah langsung bertemu dengan Mensos untuk berkonsultasi. Tidak berhenti di situ, kita juga mengundang Pak Menteri untuk hadir langsung ke Banyumas guna memberikan penjelasan kepada masyarakat, mulai dari pengurus RT, RW, desa/kelurahan, kecamatan hingga perwakilan masyarakat. Kita berikan ruang kepada mereka untuk berdialog langsung dengan Mensos,” terang Sadewo, Jumat (6/11/2026).

Baca juga: 140 Orang Diduga Keracunan Usai Hadiri Resepsi Pernikahan di Kebumen

Tidak hanya melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemkab Banyumas juga mengambil langkah dari sisi penganggaran untuk memastikan kewajiban pembayaran iuran jaminan kesehatan tetap berjalan.

Sadewo menjelaskan, pihaknya telah menggelar rapat bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Dinas Kesehatan, serta BPJS Kesehatan Purwokerto. Pertemuan tersebut membahas kebutuhan tambahan anggaran untuk memenuhi pembayaran iuran jaminan kesehatan masyarakat.

Hasil pembahasan menyepakati alokasi tambahan belanja iuran jaminan kesehatan serta bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3 sebesar Rp3.146.694.600. Sebagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT).

Sadewo menegaskan, langkah penganggaran itu dilakukan agar keberlanjutan program UHC tetap terjaga dan masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan akses layanan kesehatan hingga penghujung 2026.

“Untuk UHC sampai dengan bulan Desember 2026 sudah selesai dan tidak ada cut off,” tegasnya.

Baca juga: Perluas Jaminan Kesehatan, Pemprov Jateng Bidik Guru Ngaji dan Marbot Masjid Jadi Penerima JKN

Anggaran UHC Banyumas 2027 Capai Rp90,6 Miliar

Sementara untuk pelaksanaan UHC pada 2027, Pemkab Banyumas telah menyiapkan alokasi anggaran mencapai Rp90,6 miliar. Meski membutuhkan anggaran cukup besar, Sadewo optimistis beban pembiayaan yang harus ditanggung APBD Banyumas dapat lebih ringan. Hal itu menyusul adanya pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Menurut Sadewo, skema pembagian tanggungan tersebut telah dijelaskan oleh Menteri Sosial. Dalam skema itu, pembiayaan masyarakat yang masuk desil 1 hingga desil 4 akan ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya, masyarakat yang berada pada desil 5 dan 6 menjadi tanggungan pemerintah kabupaten, sedangkan pembiayaan untuk masyarakat desil 7 dan 8 ditanggung pemerintah provinsi.

Dengan pembagian tersebut, masyarakat yang masuk kelompok desil 1 sampai 8 dipastikan mendapatkan tanggungan pembiayaan dari pemerintah.

“Kemarin Pak Mensos sudah menjelaskan, bahwa desil 1-4 akan ditanggung oleh APBN, desil 5-6 ditanggung kabupaten dan desil 7-8 ditanggung oleh provinsi. Sehingga untuk masyarakat desil 1-8, dipastikan ditanggung oleh pemerintah. Sekarang tinggal perbaikan data desil yang harus dilakukan,” terang Sadewo.

Baca juga: Jembatan Putus di Jatilawang, Bupati Sadewo Instruksikan Dishub Kerahkan Bus Sekolah Antar-Jemput Siswa dan Guru

Menurut Sadewo saat ini yang terpenting adalah pembenahan data desil. Akurasi data diperlukan agar pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dapat berjalan tepat sasaran. Dengan demikian, masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan jaminan kesehatan tetap memperoleh perlindungan sesuai ketentuan.

Pemkab Banyumas juga berupaya membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat agar kebijakan evaluasi UHC dapat dipahami secara menyeluruh. 

Dengan kepastian anggaran tambahan Rp3,14 miliar untuk memenuhi kebutuhan iuran 2026 dan alokasi Rp90,6 miliar pada 2027, Pemkab Banyumas berupaya menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan. Ke depan, tantangan utamanya bukan sekadar memastikan ketersediaan anggaran, tetapi juga menjamin ketepatan pendataan. (*)