ORBIT-NEWS.COM, PEMALANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meminta pemerintah Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, membenahi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini dilakukan setelah pengecekan awal menemukan indikasi ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial (bansos).

Pengecekan dilakukan pada Selasa (20/10/2026), setelah Taj Yasin menghadiri penyerahan bantuan sekaligus peresmian hasil kegiatan Desa Dampingan Biro Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan (Kesra Taskin) Setda Provinsi Jawa Tengah.

Dalam kegiatan tersebut, pria yang akrab disapa Gus Yasin itu meminta pemerintah desa membuka DTSEN untuk melihat langsung kondisi data penerima bantuan. Ia ingin memastikan apakah data yang digunakan sudah sesuai dengan kondisi masyarakat sebenarnya.

"Saya sudah minta untuk dibuka DTSEN-nya. Kita lihat DTSEN-nya yang ada di Desa Kendalrejo, nanti kita cek bareng-bareng," kata Taj Yasin.

Ia menjelaskan, pemerintah provinsi tidak memiliki akses langsung untuk membuka data tersebut. Karena itu, pengecekan dilakukan bersama operator desa yang memiliki akses terhadap DTSEN.

Baca juga: Karhutla Lawu dan Sumbing Meluas, Ahmad Luthfi Kerahkan Dukungan Pemadaman Udara

Usai acara, Taj Yasin melanjutkan pemeriksaan di kantor desa dengan disaksikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perwakilan tokoh masyarakat.

480 Warga Masuk Desil 1, Data Perlu Diverifikasi

Berdasarkan hasil pengecekan awal, terdapat 480 warga Desa Kendalrejo yang masuk desil 1, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 244 orang tercatat menerima bantuan.

Data itu menjadi perhatian karena pemerintah perlu memastikan kesesuaian antara kondisi ekonomi warga dan kriteria penerima program bantuan.

Taj Yasin juga menyoroti potensi inclusion error, yaitu kondisi ketika warga yang tidak lagi memenuhi kriteria justru tercatat sebagai penerima bantuan atau masuk dalam sasaran program.

Baca juga: Polres Kebumen Gelar Donor Darah, Kebutuhan Darah di Kebumen Capai 125 Kantong Sehari

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memeriksa kemungkinan exclusion error, yakni warga yang memenuhi kriteria tetapi belum terdata atau belum memperoleh bantuan.

Menurutnya, pembenahan data harus dilakukan secara cermat. Warga yang kondisi ekonominya telah membaik perlu dievaluasi, sementara masyarakat yang masih membutuhkan bantuan jangan sampai terlewat dari pendataan.

Ia meminta pemerintah desa berkoordinasi dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan pihak terkait untuk memverifikasi kelayakan penerima. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam proses pemutakhiran data.

Pemprov Jateng Siapkan Pendampingan

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Taj Yasin meminta Biro Kesra Taskin Setda Provinsi Jawa Tengah mendampingi pemerintah Desa Kendalrejo dalam proses pembenahan DTSEN.

Baca juga: Bersih dan Higienis, Begini Cara SPPG Kanding Banyumas Menjaga Kualitas Makanan MBG

Pendampingan itu diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah desa, pendamping program bantuan, dan instansi terkait agar data yang digunakan semakin akurat.

Taj Yasin menegaskan, pemutakhiran data tidak boleh hanya berhenti pada urusan administrasi. Data harus benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi warga sehingga penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala Desa Kendalrejo Titik Iswati menyampaikan bahwa terdapat 11 warga yang telah menandatangani surat pernyataan tidak lagi menerima bansos karena merasa kondisi ekonominya sudah membaik.

"Kemarin kita ada sampai 11 (warga) yang menandatangani (surat pernyataan tidak lagi menerima bansos) karena sudah mampu," kata Titik.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu bahan masukan bagi pemerintah desa dalam mengevaluasi data penerima bantuan. Verifikasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. (*)

Baca juga: Cegah Abrasi, AHY dan Ahmad Luthfi Perkuat Benteng Pesisir Demak dengan Mangrove dan HexBricks