ORBIT-NEWS.COM, DEMAK – Penanganan abrasi dan banjir rob di pesisir utara Jawa tak cukup hanya mengandalkan pembangunan tanggul. Pemulihan ekosistem mangrove juga menjadi bagian penting untuk melindungi kawasan pesisir. Salah satu upaya itu dilakukan melalui penerapan teknologi HexBricks di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Senin (19/10/2026).

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam penanaman mangrove yang menggabungkan pendekatan alam dengan teknologi struktur modular tersebut.

Luthfi mengatakan, penanaman mangrove menjadi langkah pencegahan untuk menekan dampak abrasi dan banjir rob yang terus menjadi tantangan wilayah pesisir Jawa Tengah.

“Upaya hari ini adalah upaya pencegahan, yaitu dengan penanaman mangrove,” ujarnya.

Menurut Luthfi, tantangan perlindungan pesisir Jawa Tengah cukup besar. Wilayah Pantura memiliki garis pantai sepanjang 651 kilometer yang mencakup 17 kabupaten/kota. Selain abrasi dan banjir rob, penurunan muka tanah juga menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan terpadu.

Baca juga: Bersih dan Higienis, Begini Cara SPPG Kanding Banyumas Menjaga Kualitas Makanan MBG

Pemprov Jateng sebelumnya telah menjalankan gerakan Mageri Segoro. Sepanjang 2025, program ini mencatat penanaman sekitar 2,34 juta batang mangrove di lahan seluas 257 hektare yang tersebar di 107 desa, 54 kecamatan, dan 17 kabupaten/kota.

HexBricks Diuji untuk Pemulihan Pesisir

Teknologi HexBricks menjadi salah satu inovasi yang diharapkan mampu mendukung pemulihan mangrove. Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini berupa struktur modular yang diterapkan bersama guludan dan struktur bambu.

Di Timbulsloko, kawasan percontohan mencakup area mangrove seluas 6,56 hektare. Adapun penanaman tahap awal dilakukan di lahan seluas 1.200 meter persegi.

Keberhasilan penerapan teknologi tersebut akan dinilai melalui pemantauan pertumbuhan mangrove, sedimentasi, kinerja struktur, serta manfaatnya bagi masyarakat setempat.

Baca juga: Peringati HUT Humas Polri ke - 75, Polres Kebumen Bantu Warga Terdampak Kekeringan

Luthfi berharap, penggunaan teknologi ini dapat memperkuat upaya rehabilitasi kawasan pesisir yang rentan mengalami kerusakan.

AHY Dorong Perpaduan Tanggul dan Mangrove

AHY menegaskan, perlindungan Pantura membutuhkan pendekatan hibrida, yakni memadukan pembangunan infrastruktur fisik berupa tanggul pantai maupun tanggul laut dengan solusi berbasis alam.

Mangrove memiliki fungsi penting dalam membantu meredam energi gelombang laut sehingga berpotensi mengurangi dampak abrasi. Sementara itu, penerapan HexBricks juga diharapkan memberikan nilai tambah bagi masyarakat karena modulnya diproduksi warga setempat.

“Ini juga berarti membuka lapangan kerja dan menghadirkan penghasilan untuk masyarakat yang ada di pesisir,” kata AHY.

Baca juga: 5.500 Pelari Ramaikan AHY Run Semarang 2026

Strategi tersebut menjadi bagian dari upaya menghadapi kenaikan permukaan air laut dan penurunan muka tanah yang mengancam permukiman serta aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Penanganan Berbeda di Tiap Wilayah

Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan, Timbulsloko dijadikan kawasan percontohan untuk mengkaji penerapan perlindungan pesisir sesuai kondisi alam setempat.

Menurutnya, karakteristik setiap wilayah berbeda sehingga metode perlindungan yang diterapkan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing kawasan.

“Di tempat lain belum tentu dilakukan seperti ini, karena perbedaan tematik masing-masing daerah itu perlu kita pelajari bersama,” ujarnya.

Baca juga: Pasutri Tewas Tertabrak KA Singasari di Kebumen, Polisi Selidiki Penyebab Kejadian

Didit menambahkan, pembangunan perlindungan Pantura harus tetap memperhatikan kehidupan masyarakat pesisir. Nelayan dan petambak tetap membutuhkan akses menuju laut maupun tambak untuk menjalankan aktivitas ekonomi mereka.

Karena itu, pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir dirancang dengan tetap mempertimbangkan akses masyarakat, sehingga upaya mengurangi abrasi dapat berjalan beriringan dengan keberlanjutan mata pencaharian warga. (*)