ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendapat sorotan dari DPR RI. Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, mendesak pemerintah mengevaluasi upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran yang dinilainya belum berjalan maksimal, terutama di kawasan lahan gambut.

Menurutnya, potensi karhutla tahun ini sebenarnya telah diperkirakan sejak awal melalui pembahasan bersama Kementerian Kehutanan. Namun, besarnya ancaman kebakaran tersebut perlu diimbangi dengan kesiapan personel, strategi pencegahan, serta metode pemadaman yang lebih efektif.

“Sudah kita sampaikan jauh-jauh hari pada waktu rapat kerja bahwa titik potensi kebakaran atau titik api di tahun 2026 itu kecenderungannya lebih besar dibanding tahun 2025,” kata Riyono.

Menurut Riyono, kebakaran yang berlangsung selama dua hingga tiga bulan harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah. Penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman ketika api sudah meluas, tetapi juga harus memastikan langkah antisipasi dilakukan sejak potensi kebakaran terdeteksi.

Evaluasi tersebut, lanjut Riyono, perlu mencakup kesiapan pemerintah menghadapi ancaman karhutla, efektivitas teknik pemadaman di lapangan, hingga peran Kementerian Kehutanan dalam mengendalikan kebakaran.

Baca juga: LPSK dan Komisi XIII DPR RI Sosialisasikan UU Perlindungan Saksi

Lahan Gambut Jadi Tantangan dalam Pemadaman Karhutla

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Riyono adalah karakteristik lahan gambut. Kebakaran di kawasan ini tidak selalu selesai ketika api yang terlihat di permukaan berhasil dipadamkan. Bara api dapat bertahan di lapisan bawah tanah dan kembali memicu kebakaran.

“Gambut ini seperti batu bara muda. Kalau terbakar, mungkin bagian atasnya kelihatan sudah padam, tetapi di bawahnya masih berbentuk bara api yang setiap saat bisa memunculkan api kembali,” jelasnya.

Kondisi tersebut, menuntut pengembangan teknik pemadaman yang mampu menjangkau titik panas hingga ke bawah permukaan gambut. Tanpa penanganan menyeluruh, kebakaran berisiko kembali terjadi meskipun proses pemadaman di permukaan telah dilakukan.

Ia juga mengingatkan bahwa musim kering dan fenomena El Niño perlu menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan strategi pengendalian karhutla. Pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan agar kondisi cuaca yang meningkatkan risiko kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.

Baca juga: Yanuar Arif Wibowo Resmikan Rumah Aspirasi di Banyumas

Selain menyoroti teknik pemadaman, Riyono meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi dalam menangani karhutla. Kerja sama lintas pemerintahan dinilai penting agar upaya pencegahan, penanganan di lapangan, dan pengawasan berjalan lebih terpadu.

“Dengan keseriusan kita antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, termasuk pertimbangan untuk menetapkannya sebagai bencana nasional, ini menjadi keseriusan khususnya bagi pihak legislatif untuk terus mendorong pengawasan yang optimal demi kepentingan masyarakat secara luas,” pungkasnya. (*)