ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah dengan dampak terparah, termasuk Kalimantan Tengah (Kalteng). Desakan ini muncul menyusul kondisi asap yang dinilai semakin mengkhawatirkan dan mengancam kesehatan masyarakat.

Irma meminta pemerintah segera memperkuat layanan kesehatan di daerah terdampak. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap mendapatkan pertolongan tanpa harus menunggu kondisi semakin parah.

“Hari ini saya minta Kemenkes untuk menetapkan wilayah Kalteng sebagai wilayah KLB Karhutla. Saya juga sudah meminta Kemenkes menambah SDM kesehatan dan obat-obatan di wilayah terdampak Karhutla yang kondisinya sangat parah,” kata Irma, Jumat (16/10/2026).

Selain mendorong penetapan status KLB, Irma meminta pemerintah memetakan daerah yang penduduknya terus terpapar asap. Pemetaan ini diperlukan agar penanganan kesehatan dapat dilakukan lebih cepat dan bantuan disalurkan sesuai tingkat kebutuhan di lapangan.

Menurut dia, masyarakat di wilayah terdampak perlu mendapatkan pertolongan sejak dini. Pemerintah juga harus memastikan pelayanan dan perawatan tetap tersedia bagi warga yang mengalami penurunan kondisi kesehatan akibat paparan asap berkepanjangan.

Baca juga: LPSK dan Komisi XIII DPR RI Sosialisasikan UU Perlindungan Saksi

Kesiapan Layanan Kesehatan

Irma turut mendorong Kemenkes berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat untuk menghubungkan data kualitas udara dengan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, daerah yang mengalami paparan asap tinggi bisa segera memperoleh tambahan tenaga medis, persediaan obat-obatan, serta dukungan rujukan pasien.

Kesiapan layanan tersebut dinilai penting karena dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan aktivitas kebakaran, tetapi juga paparan asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Informasi mengenai kondisi udara juga perlu disertai panduan perlindungan yang mudah dipahami warga, termasuk informasi mengenai fasilitas kesehatan yang dapat diakses ketika keluhan mulai muncul.

“Warga perlu mengetahui langkah perlindungan yang sesuai dan tempat memperoleh pertolongan. Pelayanan kesehatan harus siap mengikuti perubahan keadaan, termasuk ketika paparan asap Karhutla yang berlangsung berkepanjangan,” ujarnya.

Irma secara khusus menyoroti kelompok masyarakat yang lebih rentan mengalami gangguan kesehatan, seperti bayi, anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta warga yang memiliki penyakit pernapasan maupun kondisi medis lainnya. Kelompok tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih agar risiko kesehatan akibat asap dapat ditangani sedini mungkin.

Baca juga: Karhutla 2026 Belum Tertangani Maksimal, DPR Desak Pemerintah Evaluasi Pemadaman di Lahan Gambut

Keluhan warga di sejumlah daerah terdampak juga menjadi perhatian. Paparan asap yang semakin mengganggu dilaporkan memicu kekhawatiran masyarakat, terutama orang tua yang melihat anak-anak mereka mengalami sesak napas dan membutuhkan bantuan medis.

Karena itu, Irma menekankan perlunya langkah cepat dan terkoordinasi dari pemerintah, mulai dari pemetaan wilayah terdampak, penguatan tenaga kesehatan, penyediaan obat-obatan, hingga kesinambungan perawatan bagi pasien. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu melindungi masyarakat selama kondisi karhutla dan paparan asap masih berlangsung. (*)