ORBIT-NEWS.COM, SUKOHARJO – Sebanyak 5.427 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Tengah telah beroperasi. Jumlah tersebut mencapai sekitar 64 persen dari total 8.523 koperasi yang terbentuk di provinsi ini, berdasarkan data per 12 Oktober 2026.

Pemerintah kini mendorong koperasi-koperasi tersebut agar tidak sekadar beroperasi, tetapi juga mampu mengembangkan usaha dan menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan.

Upaya itu terlihat dalam kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Kabupaten Sukoharjo, Selasa, 13 Oktober 2026. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turut mendampingi peninjauan di KDKMP Desa Purbayan, Kadilangu, dan Menuran, Kecamatan Baki.

Pertumbuhan Ekonomi yang Merata

Di KDKMP Purbayan, rombongan meninjau gerai dan gudang koperasi, aktivitas transaksi, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, serta pemasaran produk UMKM. Dalam kegiatan tersebut, bantuan beras juga diserahkan secara simbolis kepada 10 penerima.

Baca juga: Bersih dan Higienis, Begini Cara SPPG Kanding Banyumas Menjaga Kualitas Makanan MBG

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, koperasi menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi agar kemajuan tidak hanya terpusat di perkotaan.

“Presiden Pak Prabowo ingin desa atau kelurahan itu maju. Yang maju jangan kota saja. Desa juga harus maju, kelurahan juga maju,” kata Zulkifli.

Menurutnya, pembangunan gedung koperasi harus diikuti aktivitas usaha yang nyata. Koperasi diharapkan mampu melayani kebutuhan warga, mulai dari penyediaan bahan pangan, pupuk dan LPG bersubsidi, layanan keuangan, hingga pemasaran hasil produksi petani dan pelaku UMKM.

“Tentu gedung ini tidak ada manfaatnya kalau tidak diisi. Tujuannya agar koperasi ini bisa melayani kebutuhan masyarakat desa dengan tepat,” ujarnya.

Baca juga: Cegah Abrasi, AHY dan Ahmad Luthfi Perkuat Benteng Pesisir Demak dengan Mangrove dan HexBricks

Ribuan Gedung Koperasi Sudah Rampung

Selain 5.427 koperasi yang telah beroperasi, sebanyak 3.096 KDKMP lainnya masih dalam tahap persiapan.

Dari sisi infrastruktur, Jawa Tengah mencatat 5.895 gedung KDKMP telah selesai dibangun 100 persen. Capaian tersebut menempatkan provinsi ini pada peringkat kedua nasional. Khusus Kabupaten Sukoharjo, sebanyak 151 gedung telah rampung dari total 167 desa.

Pemprov Jateng terus mempercepat verifikasi dan validasi untuk memastikan kesiapan bangunan, sarana prasarana, serta kelengkapan administrasi sebelum koperasi menjalankan kegiatan usaha.

Baca juga: Peringati HUT Humas Polri ke - 75, Polres Kebumen Bantu Warga Terdampak Kekeringan

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Linda Widiastuti Ariningrum sebelumnya menyebut, sebanyak 4.230 KDKMP menjadi prioritas verifikasi. Hingga 30 September 2026, progresnya mencapai 61,67 persen.

“Alhamdulillah, sudah melebihi target yang ditetapkan oleh pusat. Tim masih terus berjalan di lapangan, dan kami juga terus mendorong percepatan,” kata Linda dalam keterangannya, 2 Oktober 2026.

Pengurus Disiapkan, Produk Lokal Diperluas Pasarnya

Penguatan koperasi juga dilakukan melalui peningkatan kompetensi pengelola. Pemprov Jateng menyiapkan pelatihan dan sertifikasi bagi 5.040 bendahara KDKMP secara bertahap mulai Oktober hingga akhir November 2026.

Selain itu, pemerintah memfasilitasi kontak bisnis di 35 kabupaten/kota, pengembangan kemitraan usaha, serta pendampingan tata kelola dan pemasaran produk lokal.

Baca juga: 5.500 Pelari Ramaikan AHY Run Semarang 2026

Potensi ekonomi desa menjadi salah satu fokus pengembangan. Di Desa Purbayan, misalnya, terdapat budidaya jamur kuping, produksi kerupuk rambak, emping melinjo, sayuran yang dikelola kelompok PKK, hingga kerajinan wayang.

Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, setiap koperasi perlu mengembangkan usaha berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah masing-masing. Dengan begitu, koperasi tidak hanya menjadi tempat distribusi kebutuhan pokok, tetapi juga mampu membantu memperluas pemasaran produk warga.

“Tidak semua KDKMP harus dipukul rata sama, disesuaikan kearifan lokal daerahnya,” kata Luthfi.

Melalui penguatan pengelolaan, kemitraan, dan pemasaran, KDKMP diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi desa sekaligus menjadi wadah bagi produk lokal untuk menjangkau pasar yang lebih luas. (*)