ORBIT-NEWS.COM, PURWOKERTO – Penonaktifan kepesertaan jaminan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) yang berdampak pada sekitar 128 ribu warga Banyumas memicu gelombang protes. Aliansi Musyawarah Masyarakat Banyumas turun ke jalan pada Jumat (9/10/2026), mendesak pemerintah daerah segera mengaktifkan kembali layanan kesehatan gratis tanpa persyaratan tambahan.

Massa aksi memadati kawasan Alun-alun Purwokerto. Mereka membawa tuntutan agar warga yang membutuhkan pengobatan tidak kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena kepesertaan UHC dinonaktifkan.

Dalam aksi tersebut, sejumlah keluarga pasien menyampaikan pengalaman pahit setelah kepesertaan jaminan kesehatan mereka dihentikan ketika sedang menjalani perawatan medis. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap nasib warga kurang mampu yang bergantung pada program jaminan kesehatan pemerintah daerah.

Penanggung Jawab Aksi, Budi Ari Tartanto, menegaskan bahwa UHC menjadi tumpuan bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar biaya pengobatan secara mandiri. Menurutnya, evaluasi program oleh pemerintah daerah tidak seharusnya mengabaikan kebutuhan masyarakat yang tengah menghadapi persoalan kesehatan.

"Masyarakat menggunakan UHC, karena mereka memang tidak mampu, jadi jangan pakai alasan evaluasi untuk mencoret kami. Karena sesuai janji bupati, masyarakat Banyumas akan mendapatkan pengobatan gratis, dengan cukup membawa KTP," tegasnya. 

Baca juga: 6 Manfaat Minum Air Putih Hangat Sebelum Tidur, Bantu Tubuh Lebih Rileks

Ia meminta pemkab segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan kepesertaan warga yang dinonaktifkan. Budi juga memperingatkan bahwa massa aksi akan kembali turun dengan jumlah peserta yang lebih besar apabila tuntutan tersebut tidak segera ditindaklanjuti.

Aliansi menyebut sekitar 120 pasien saat ini terkendala jadwal kontrol medis akibat terhentinya layanan kesehatan yang sebelumnya mereka akses melalui UHC. Situasi tersebut dinilai mendesak karena menyangkut keberlanjutan pengobatan pasien.

DPRD Banyumas Dukung Tuntutan Warga

Tuntutan demonstran mendapat perhatian dari pimpinan Komisi IV DPRD Banyumas yang mendatangi lokasi aksi. Kehadiran mereka menjadi bagian dari respons legislatif terhadap keresahan masyarakat atas penonaktifan kepesertaan UHC.

Ketua Komisi IV DPRD Banyumas, Dukha Ngabdul Wasih, menyampaikan dukungannya terhadap upaya memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan tidak terbebani persoalan biaya ketika membutuhkan pengobatan.

Baca juga: Ahmad Luthfi Dorong BPKP Perketat Pengawasan Keuangan Daerah di Jawa Tengah

"Kami di DPRD kepingin warga masyarakat Banyumas bisa sejahtera secara kesehatan dan aman secara finansial untuk berobat," ujar Dukha di hadapan peserta aksi.

Dukha juga mendorong agar mekanisme memperoleh layanan kesehatan gratis kembali mengacu pada komitmen awal pemerintah daerah, yakni cukup dengan menunjukkan KTP sebagai bukti bahwa pasien merupakan warga Banyumas.

Aksi di Alun-alun Purwokerto menempatkan persoalan penonaktifan UHC sebagai isu yang tidak hanya berkaitan dengan administrasi kepesertaan, tetapi juga kemampuan masyarakat mempertahankan akses terhadap pengobatan. Warga yang bergantung pada jaminan kesehatan gratis membutuhkan kepastian mengenai kelanjutan layanan, terutama bagi pasien yang harus menjalani pemeriksaan rutin maupun perawatan berkelanjutan.

Tuntutan tersebut juga bukan tanpa landasan, sebab Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono pernah menyampaikan komitmennya untuk mewujudkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat, sekalipun harus merogoh kocek pribadi. Namun, janji tersebut diingkari dengan munculnya Surat Edaran (SE) Bupati terkait evaluasi UHC. (*)