ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperketat perhatian terhadap keamanan siswa di lingkungan sekolah. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta seluruh satuan pendidikan meningkatkan pengawasan sebagai langkah mencegah terjadinya perundungan atau bullying terhadap peserta didik.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul kasus dugaan perundungan yang menimpa seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Pemalang. Ahmad Luthfi tidak ingin kejadian serupa kembali terjadi di wilayah Jawa Tengah. Menurutnya, lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar, berinteraksi, dan mengembangkan potensi diri.

“Saya sudah perintahkan Dinas Pendidikan, jadi di tempat kita seluruh sekolah harus zero bullying, dengan mengedepankan edukasi yang kita lakukan,” kata Ahmad Luthfi seusai menghadiri kegiatan di Universitas Diponegoro, Rabu (7/10/2026).

Luthfi juga mendorong agar upaya pencegahan tidak hanya dilakukan ketika kasus sudah terjadi. Pengawasan terhadap aktivitas siswa, menurutnya, perlu menjadi bagian dari keseharian satuan pendidikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin mengatakan, pihaknya telah memberikan imbauan kepada seluruh satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemprov Jateng, meliputi SMA, SMK, dan SLB, untuk bersama-sama mewujudkan sekolah tanpa bullying. Sejumlah mekanisme pencegahan, lanjut Sadimin, sebenarnya telah tersedia. Di antaranya gerakan sekolah ramah anak serta pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Baca juga: Sebelum Giant Sea Wall Berdiri, Pantura Demak Bakal Dihijaukan dengan Mangrove

“Imbauan sudah, gerakan sekolah ramah anak sudah, kemudian ada tim pencegahan dan penanganan kekerasan juga sudah ada. Ini tinggal dimaksimalkan saja, tentu dengan evaluasi tentang kelemahannya apa saja,” ujar Sadimin.

Pemprov Jateng Ikut Pantau Kasus di Pemalang

Meskipun pendidikan SD dan SMP berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota, Pemprov Jawa Tengah tetap melakukan pemantauan terhadap kasus dugaan perundungan yang terjadi di Kabupaten Pemalang. Sadimin mengatakan, koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang terus dilakukan untuk memastikan penanganan kasus berjalan dan perlindungan terhadap anak tetap menjadi perhatian.

“Kita kolaborasi dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang. Intinya bareng-bareng anak-anak kita dijaga,” katanya.

Menurut Sadimin, koordinasi dan pengawasan serupa juga terus dilakukan di daerah lain. Tujuannya memastikan berbagai program pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah benar-benar berjalan, bukan sekadar menjadi kebijakan di atas kertas. 

Baca juga: Tongkat Kepemimpinan Berganti, AKBP Rachmad C. Yusuf Awali Tugas di Polres Kebumen

Sadimin juga mengingatkan kepala sekolah dan guru agar tidak mengendurkan pengawasan terhadap siswa selama mereka masih berada di lingkungan sekolah. Pengawasan tersebut termasuk pada waktu istirahat, kegiatan di luar kelas, hingga setelah jam pelajaran berakhir.

“Teman-teman di lapangan untuk selalu peduli di sekolah masing-masing. Misal di saat jam istirahat dipantau, kalau tidak ada CCTV ya memantau langsung,” jelas Sadimin.

Ia menambahkan, sekolah juga perlu memastikan tidak ada siswa yang masih berada di lingkungan sekolah ketika para guru sudah meninggalkan sekolah. Karena itu, keberadaan guru piket dinilai penting untuk memastikan pengawasan tetap berlangsung hingga seluruh siswa meninggalkan sekolah.

Selain memperkuat pengawasan, Sadimin meminta sekolah membangun suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Lingkungan pendidikan yang bebas dari perundungan dinilai dapat memberikan ruang lebih besar bagi siswa untuk berkembang dan berprestasi. Menurutnya, sekolah tidak cukup hanya berfokus pada capaian akademik. Rasa aman siswa selama berada di lingkungan pendidikan juga menjadi bagian penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas.

“Kami tetap ingatkan teman-teman di satuan pendidikan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. Jadi harapannya kita zero bullying,” ungkap Sadimin. (*)

Baca juga: 128 Ribu Peserta UHC Banyumas Dinonaktifkan, Dinkes Ungkap Alasan dan Solusi bagi Masyarakat