ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG – Sebanyak 3,29 juta penduduk Jawa Tengah atau 9,21 persen masih berada dalam kemiskinan berdasarkan data Maret 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun memperluas program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Dampingan yang kini telah menjangkau 641 desa untuk mempercepat penanganan kemiskinan hingga tingkat desa.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, penanganan kemiskinan harus dilakukan lebih terarah dengan membidik desa-desa yang menjadi kantong kemiskinan.

Hal itu disampaikan Taj Yasin saat Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah 2026 di Kantor Bappeda Jateng, Selasa (29/9/2026).

Kantong Kemiskinan Harus Dipetakan

Taj Yasin mengatakan, pemerintah tidak cukup hanya melihat angka kemiskinan di tingkat kabupaten atau kecamatan. Pemetaan perlu dipersempit hingga mengetahui desa mana yang memiliki persoalan kemiskinan paling tinggi.

Baca juga: Pemerintah Tambah 74 Ribu Ton Beras SPHP

"Di kecamatan kita mana yang paling miskin? Kita kecilkan lagi, kita tugaskan OPD kita" katanya.

Dengan pemetaan tersebut, pendampingan OPD dapat disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi masing-masing desa.

OPD tersebut berfungsi sebagai koordinator yang menghubungkan kebutuhan desa dengan berbagai program dari perangkat daerah lainnya.

Taj Yasin juga menekankan pentingnya pemutakhiran data kemiskinan secara berkala. Kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah sehingga data harus terus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Verifikasi dapat dilakukan mulai dari tingkat desa hingga RT dan RW. Perangkat desa dan tokoh masyarakat dinilai lebih mengetahui kondisi warga di lingkungannya.

Baca juga: Bupati Sadewo Dorong UMKM Banyumas Naik Kelas Lewat Inkubasi Bisnis

Bantuan Tak Berhenti pada Bantuan Konsusmtif

Penanganan kemiskinan juga diminta tidak hanya mengandalkan bantuan konsumtif.

Bagi masyarakat usia produktif, intervensi pemerintah perlu diarahkan pada pemberdayaan yang dapat meningkatkan pendapatan. Taj Yasin mencontohkan bantuan produktif berupa kambing, ayam, maupun unggas.

Bantuan tersebut harus disertai pendampingan dan pengawasan agar dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Baca juga: Dishub Banyumas Berlakukan Parkir Gratis Alfamart Mulai Hari Ini

Kemiskinan Ekstrem Turun Jadi 0,3 Persen

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur mengatakan, penanggulangan kemiskinan dilakukan di tengah pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,31 persen.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu diikuti penyediaan lapangan kerja agar masyarakat memperoleh pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan.

Kemiskinan masih relatif tinggi di wilayah pedesaan. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi karakter Jawa Tengah yang sebagian besar wilayahnya agraris dengan alternatif sumber pendapatan yang relatif terbatas.

Sementara itu, kemiskinan ekstrem Jawa Tengah menunjukkan penurunan. Angkanya turun dari sekitar 0,62 persen pada 2024 menjadi 0,3 persen pada 2025, atau berkurang lebih dari 50 persen.

Baca juga: Hari Kesaktian Pancasila 2026, Sekda Jateng Sebut Tantangan Jaga Persatuan Semakin Besar

Kota Surakarta dan Kota Salatiga menjadi contoh daerah yang mengalami penurunan kemiskinan ekstrem secara signifikan. (*)