ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA — Biaya penerbangan menjadi salah satu faktor utama yang masih menentukan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M. Untuk mencari ruang efisiensi, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membuka kemungkinan menggunakan maskapai alternatif dalam penerbangan jemaah haji Indonesia.

Langkah tersebut muncul di tengah negosiasi pemerintah dengan sejumlah maskapai untuk mendapatkan harga penerbangan yang lebih efisien. Pembahasan dilakukan secara intensif melalui berbagai pertemuan, baik secara langsung maupun daring.

Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj, Ian Heriawan mengatakan, negosiasi harga tiket pesawat masih berlangsung dan pemerintah berharap proses tersebut segera mencapai kesepakatan.

“Kita sudah negosiasi berulang-ulang. Kita melakukan rapat offline, online juga. Terus kita upayakan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ada finalisasi,” jelasnya. 

Besarnya biaya penerbangan menjadi perhatian karena komponen tersebut menyumbang sekitar 40 persen dari total BPIH. Artinya, perubahan harga penerbangan dapat berpengaruh cukup besar terhadap biaya haji yang nantinya harus ditetapkan.

Baca juga: 1.900 Pegawai Kemensos Terindikasi Judi Online

“Sekarang yang menjadi konsen itu masalah penerbangan. Penerbangan ini cukup tinggi, 40 persen dari BPIH. Sehingga kalau penerbangan bisa turun, otomatis BPIH bisa turun,” kata Ian.

Harga Kompetitif

Karena itu, Kemenhaj tidak hanya mengandalkan proses negosiasi dengan maskapai yang selama ini menjadi bagian dari layanan penerbangan jemaah. Pemerintah juga mengkaji kemungkinan menghadirkan maskapai lain apabila mampu menawarkan harga yang lebih kompetitif.

“Untuk mempertimbangkan maskapai lain yang memiliki harga yang lebih kompetitif, itu akan menjadi salah satu bahasan. Tapi akan kita hitung secara cermat,” ujar Ian.

Namun, pilihan maskapai alternatif tidak akan ditentukan hanya berdasarkan harga tiket. Pemerintah perlu menghitung berbagai aspek agar efisiensi biaya tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan jemaah haji.

Baca juga: Skandal Pungutan Liar Dapur Gizi, BGN Beri Lampu Hijau Mitra Ganti Yayasan 'Numpang Nama'

Menurut Ian, aspek keamanan, kenyamanan, dan kemampuan pelayanan tetap menjadi bagian penting dalam menentukan skema penerbangan haji 2027.

“Kalau salah menghitung, salah mengkalkulasi, dampaknya akan kepada pelayanan jemaah. Karena itu kita hitung secara cermat,” katanya.

Kemenhaj juga telah melakukan simulasi sejumlah skema penerbangan. Perhitungan tersebut antara lain berkaitan dengan alokasi penerbangan di berbagai embarkasi serta pembagian porsi penerbangan antar-maskapai.

Selain harga yang ditawarkan perusahaan penerbangan, pemerintah juga harus memperhitungkan sejumlah variabel lain. Harga avtur dan nilai tukar rupiah menjadi faktor yang dapat memengaruhi biaya penerbangan sehingga kalkulasi BPIH harus dilakukan secara menyeluruh.

Sementara itu, pembahasan biaya pelayanan jemaah di dalam negeri maupun layanan selama berada di luar negeri disebut telah mendekati tahap akhir. Kondisi tersebut membuat komponen penerbangan menjadi salah satu bagian yang masih sangat menentukan angka final BPIH 2027.

Baca juga: Riset Roket hingga Drone Dunia Berkumpul di Yogyakarta, Ada Kompetisi Mahasiswa dari 26 Negara

Kemenhaj bersama Panja Komisi VIII DPR RI masih melanjutkan pembahasan BPIH. Pemerintah berharap terdapat ruang untuk menurunkan angka dari usulan awal melalui efisiensi sejumlah komponen, terutama biaya penerbangan.

Meski demikian, pemerintah belum menetapkan angka final BPIH 1448 H/2027 M karena harga penerbangan masih dalam tahap negosiasi.

“Kalau angka yang tepat, sebetulnya kita masih belum bisa putuskan. Karena tergantung nanti di maskapai. Kalau itu bisa turun, BPIH bisa turun,” ujar Ian.

Pembahasan BPIH ditargetkan dapat dirampungkan pada September 2026. Setelah pembahasan antara pemerintah dan DPR RI mencapai kesepakatan, angka BPIH selanjutnya akan memasuki tahapan penetapan.

“Kita upayakan di bulan ini. Mudah-mudahan akhir bulan sudah terbit,” pungkas Ian. (*)

Baca juga: Gempa M5,9 Guncang Sumba Barat Daya, Rumah dan Sekolah Rusak