ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Ancaman penyakit menular pada anak kembali menjadi perhatian serius. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat sebanyak 72 anak meninggal dunia akibat wabah atau kejadian luar biasa (KLB) campak yang terjadi di sejumlah daerah sepanjang 2025 hingga 2026.

Selain campak, Indonesia juga menghadapi kembali ancaman penyakit polio. Pada periode 2023–2024, wabah polio yang dapat menyebabkan lumpuh layu akut pada anak terjadi di sejumlah wilayah, yakni Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat perlindungan masyarakat melalui imunisasi sekaligus menghadapi masifnya penyebaran informasi kesehatan yang keliru. Menurutnya, pendekatan konvensional dalam menangani hoaks kesehatan sudah tidak lagi memadai.

" Kemenkes terus memperkuat sistem penanganan hoaks mulai dari penataan regulasi dan tata kelola, penguatan koordinasi lintas sektor, pengembangan kanal penanganan hoaks terintegrasi hingga penyusunan Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan yang menjadi mekanisme kerja bersama," terangnya.

Dante menjelaskan, penguatan sistem tersebut diperlukan agar penanganan hoaks tidak lagi dilakukan secara ad hoc atau hanya ketika suatu isu sudah telanjur meluas. Pemerintah ingin membangun mekanisme yang lebih terstruktur sehingga setiap informasi menyesatkan yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat dapat segera diidentifikasi dan ditangani.

Baca juga: Riset Roket hingga Drone Dunia Berkumpul di Yogyakarta, Ada Kompetisi Mahasiswa dari 26 Negara

"Dibutuhkan sistem monitoring yang kuat, pakar yang dapat melakukan verifikasi cepat, keterlibatan unit teknis, kapasitas produksi komunikasi, serta jejaring amplifikasi informasi yang luas, agar ke depan sumber daya pencegahan dan respons dapat diaktivasi dengan cepat ketika isu muncul," tambahnya.

Cakupan Imunisasi Indonesia Terus Menurun

Persoalan lain yang turut meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular adalah menurunnya cakupan imunisasi nasional. Direktorat Pengelolaan Imunisasi Kemenkes mencatat cakupan imunisasi nasional turun dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, cakupannya masih mencapai 95 persen, kemudian turun menjadi 87 persen pada 2024 dan kembali menurun hingga 80 persen pada 2025.

Padahal, untuk membangun kekebalan masyarakat yang mampu menghambat penyebaran penyakit, cakupan imunisasi idealnya berada pada kisaran 90–95 persen dan dilakukan secara merata hingga tingkat kabupaten/kota.

Rendahnya cakupan imunisasi membuat sebagian kelompok masyarakat tidak memperoleh perlindungan yang optimal. Dalam kondisi tersebut, virus lebih mudah berpindah dari satu anak ke anak lainnya sehingga meningkatkan risiko terjadinya kesakitan, disabilitas, bahkan kematian. 

Baca juga: Gempa M5,9 Guncang Sumba Barat Daya, Rumah dan Sekolah Rusak

Tantangan kesehatan masyarakat juga semakin kompleks karena maraknya informasi palsu di ruang digital. Hoaks tidak hanya menyangkut imunisasi, tetapi juga berbagai isu seperti tuberkulosis (TB), air susu ibu (ASI), vitamin, hingga suplemen yang diklaim dapat meningkatkan imunitas tubuh.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat sebanyak 2.622 hoaks kesehatan beredar di berbagai platform digital sepanjang Agustus 2018 hingga September 2026. Imunisasi menjadi salah satu topik kesehatan yang memiliki jumlah hoaks cukup tinggi. Kondisi tersebut membuat upaya menjaga kesehatan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan pelayanan medis. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memperoleh informasi kesehatan yang benar, menarik, dan mudah dipahami.

Layanan seperti pemeriksaan kesehatan gratis, pengobatan, dan imunisasi perlu berjalan bersamaan dengan edukasi publik. Dengan informasi yang tepat, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya pencegahan penyakit sekaligus tidak mudah terpengaruh informasi kesehatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. (*)