ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Dampak El Nino mulai memberikan tekanan terhadap ketersediaan air di berbagai wilayah Indonesia. Menghadapi kondisi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan darurat kekeringan yang tidak hanya menyasar kebutuhan air bersih masyarakat, tetapi juga lahan pertanian hingga wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pada minggu pertama bulan September ini, Kementerian PU mencatat telah menangani 2.200 lokasi yang terdampak kekeringan di berbagai daerah. Dari penanganan tersebut, sebanyak 1.760 lokasi telah dinyatakan selesai, sedangkan 440 lokasi lainnya masih dalam proses.

Langkah tersebut memberikan dampak langsung terhadap masyarakat dan sektor pertanian. Kementerian PU mencatat sebanyak 857.725 jiwa telah mendapatkan layanan air bersih dengan total distribusi mencapai 14.109.231 liter. Di sektor pertanian, berbagai intervensi dilakukan untuk menjaga pasokan air bagi lahan sawah seluas 53.052 hektare.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, persoalan ketersediaan air menjadi semakin penting ketika sejumlah wilayah menghadapi periode kekeringan. Menurutnya, respons pemerintah harus disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing daerah.

“Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi dan produktivitas pertanian tetap terjaga,” kata Dody.

Baca juga: 1.900 Pegawai Kemensos Terindikasi Judi Online

Dari 2.200 lokasi yang telah masuk dalam penanganan, sebanyak 1.677 lokasi berada di kawasan permukiman. Kemudian 240 lokasi merupakan daerah irigasi atau sawah, sementara 283 lokasi lainnya berkaitan dengan penanganan karhutla.

Perpompaan Air Sungai Hingga Normalisasi Irigasi

Untuk menghadapi kekeringan di sektor pertanian, Kementerian PU menjalankan berbagai strategi agar sawah tetap memperoleh pasokan air. Salah satunya melalui pemompaan air dari sungai menuju lahan pertanian yang dilakukan di 104 lokasi.

Selain pemompaan, pemerintah juga melakukan normalisasi saluran irigasi utama dan sekunder di 21 lokasi serta membuat saluran air darurat di tiga lokasi. Sejumlah langkah teknis lainnya turut diterapkan, mulai dari pemasangan sandbag, pengaturan giliran distribusi air, optimalisasi jaringan irigasi hingga pemasangan pipa di 112 lokasi.

Sementara untuk masyarakat yang kesulitan mendapatkan air akibat kekeringan, distribusi air bersih menjadi langkah utama. Dari 1.677 lokasi permukiman yang ditangani, sebanyak 1.629 lokasi mendapatkan bantuan distribusi air bersih.

Baca juga: Skandal Pungutan Liar Dapur Gizi, BGN Beri Lampu Hijau Mitra Ganti Yayasan 'Numpang Nama'

Selain mengirimkan air menggunakan armada distribusi, penanganan juga dilakukan melalui pembangunan maupun pemanfaatan sumur bor di sembilan lokasi. Sebanyak 39 lokasi lainnya mendapat penanganan dengan metode sesuai kondisi masing-masing wilayah. Hasilnya, layanan air bersih tersebut telah menjangkau lebih dari 857 ribu jiwa dengan total distribusi air mencapai lebih dari 14,1 juta liter.

Kondisi kering juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, Kementerian PU turut mengerahkan dukungan untuk penanganan karhutla di sejumlah daerah. Sebanyak 283 lokasi karhutla telah ditangani melalui kegiatan pemadaman titik api. Dari jumlah tersebut, 263 lokasi telah selesai ditangani dan 20 lokasi masih dalam proses.

Pulau Jawa menjadi wilayah dengan cakupan penanganan kekeringan paling luas. Dari total 2.200 lokasi, sebanyak 1.291 lokasi berada di Pulau Jawa. Selanjutnya Kalimantan 412 lokasi, Sulawesi 199 lokasi, Sumatera 124 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara 99 lokasi, Maluku 50 lokasi, serta Papua 25 lokasi.

Besarnya penanganan di Pulau Jawa juga terlihat dari jumlah masyarakat dan lahan pertanian yang mendapatkan layanan. Di wilayah tersebut, distribusi air bersih telah menjangkau 694.147 jiwa, sementara dukungan penanganan diberikan untuk lahan sawah seluas 28.582 hektare.

Kementerian PU memastikan penanganan kekeringan masih akan terus dilakukan, terutama di wilayah yang kondisi ketersediaan airnya belum kembali normal. Pemantauan dilakukan melalui unit pelaksana teknis dan balai-balai teknis yang berada di berbagai daerah.

Baca juga: Riset Roket hingga Drone Dunia Berkumpul di Yogyakarta, Ada Kompetisi Mahasiswa dari 26 Negara

Dody menegaskan, jajaran Kementerian PU diminta tidak hanya menunggu laporan, tetapi bergerak berdasarkan kebutuhan yang ditemukan di lapangan. Infrastruktur dan sumber daya air yang tersedia akan dioptimalkan untuk mempertahankan layanan dasar masyarakat sekaligus mendukung sektor pertanian.

“Kementerian PU akan terus bergerak berdasarkan kondisi di lapangan. Kondisinya tentu berbeda-beda, tapi bagi kami di PU yang penting adalah bisa cepat hadir sesuai kebutuhan di lapangan. Saya sudah minta jajaran untuk siaga dan bergerak, terutama untuk membantu menjaga akses dan layanan dasar masyarakat,” tegasnya.

Pemantauan kondisi kekeringan akan dilakukan secara berkala seiring dinamika cuaca dan ketersediaan air di masing-masing daerah. Kementerian PU juga mengandalkan sistem pemantauan sumber daya air serta laporan balai teknis sebagai dasar menentukan langkah penanganan berikutnya. (*)