ORBIT-NEWS.COM, PURWOKERTO – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2026 Kabupaten Banyumas mengalami penurunan hingga Rp108 miliar. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus kembali melakukan efisiensi di berbagai bidang.

Meski ruang fiskal semakin terbatas, Pemkab Banyumas memastikan anggaran untuk pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas. Sejumlah program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap dialokasikan dalam APBD Perubahan 2026.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Banyumas, Dedy Noerhasan mengatakan, efisiensi dilakukan pada sejumlah pos anggaran yang dinilai masih dapat ditekan. Di antaranya anggaran perjalanan dinas, makan dan minum, serta honor narasumber. Namun, efisiensi tersebut tidak dilakukan terhadap anggaran yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Menurut Dedy, anggaran untuk sektor kesehatan, Bus Trans Banyumas, perbaikan dan peningkatan jalan, hingga Penerangan Jalan Umum (PJU) tetap dialokasikan dalam APBD Perubahan.

“Anggaran untuk Trans Banyumas sudah masuk di perubahan ini, begitupun untuk anggaran UHC serta perbaikan dan peningkatan jalan, PJU, tetap dianggarkan di perubahan, karena itu merupakan bentuk pelayanan terhadap masyarakat,” terang Dedy kepada Orbit-News.com, Rabu (9/9/2026).

Baca juga: ABK KMN Barokah Anak Mas 03 Meninggal di Laut

Proses Pengajuan ke Gubernur

Dedy menjelaskan, persetujuan APBD Perubahan 2026 telah dilakukan pada Selasa (8/9/2026). Selanjutnya, APBD Perubahan tersebut diajukan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk menjalani proses evaluasi. Dengan tahapan tersebut, diharapkan target Bupati Banyumas agar Bus Trans Banyumas kembali beroperasi pada 18 September 2026 dapat terpenuhi.

“Semoga saja Trans Banyumas bisa beroperasi kembali sesuai target Pak Bupati, karena Trans Banyumas memang dibutuhkan masyarakat dan banyak yang terdampak akibat berhenti beroperasinya Trans Banyumas, terutama anak-anak sekolah,” tuturnya.

Keberadaan Trans Banyumas dinilai memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat. Terhentinya layanan transportasi tersebut tidak hanya berdampak terhadap aktivitas warga secara umum, tetapi juga dirasakan oleh para pelajar yang selama ini mengandalkan layanan tersebut untuk menunjang aktivitas sekolah. 

Selain mempertahankan anggaran pelayanan publik, salah satu persoalan yang menjadi catatan dalam APBD Perubahan 2026 adalah meningkatnya kebutuhan anggaran Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Banyumas.

Baca juga: Curanmor di Purwokerto Selatan Terungkap Kurang dari 1 Jam

Dedy mengatakan, membengkaknya anggaran UHC salah satunya dipengaruhi oleh perubahan jumlah peserta. Saat proses pendaftaran, hanya satu orang yang didaftarkan, namun dalam perkembangannya jumlah anggota keluarga yang ikut tercover terus bertambah.

Selain itu, terdapat pula warga yang masuk kategori Desil 5 ke atas yang ikut tercover dalam program UHC. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu melakukan pendataan ulang agar program UHC dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.

“UHC dibayarkan setiap tahun dan untuk Banyumas jumlahnya membengkak, sudah mencapai Rp80 miliar. Sebagai perbandingan untuk Kabupaten Brebes yang jumlah penduduknya sekitar 2 juta, anggaran UHC hanya kisaran Rp50 juta,” terang Dedy.

Pemkab Banyumas saat ini masih melakukan evaluasi dan pendataan ulang terhadap penerima UHC. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan kesehatan di tengah keterbatasan APBD.

Dengan APBD Perubahan 2026 yang mengalami penurunan Rp108 miliar, efisiensi menjadi salah satu langkah yang harus dilakukan. Namun, Dedy menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. (*)

Baca juga: Kebakaran Lahan Perhutani di Buayan Kebumen Meluas hingga 2 Hektare