ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat sorotan setelah puluhan ribu orang dilaporkan menjadi korban keracunan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris menilai, kondisi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa sistem penyediaan makanan dalam program MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Charles meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak sekadar melakukan perbaikan teknis, tetapi mempertimbangkan perubahan mendasar dalam pola penyediaan makanan. Salah satu opsi yang didorong adalah penerapan school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah.

Menurut Charles, sistem tersebut dapat memperpendek jarak waktu antara makanan selesai dimasak hingga disantap oleh siswa. Dengan waktu distribusi yang lebih singkat, risiko makanan terkontaminasi bakteri diharapkan dapat ditekan.

Sorotan tersebut muncul setelah data hingga 2 September 2026 menunjukkan terdapat 460 kejadian keracunan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG. Kasus tersebut tercatat di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota dengan jumlah korban mencapai 50.059 orang.

Charles menilai sebaran kasus yang luas menunjukkan persoalan keamanan pangan dalam MBG tidak dapat lagi dipandang sebagai insiden yang berdiri sendiri.

Baca juga: Sah! Perpres Ojol 2026, Driver Bakal Terima Komisi 92 Persen

“Artinya hampir semua provinsi di Republik ini pernah mengalami kasus keracunan dalam 2 tahun terakhir. Setengah dari kabupaten/kota yang ada di Indonesia juga sudah pernah mengalami kasus keracunan akibat program makan bergizi gratis,” ujar Charles.

Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah lamanya makanan berada pada kondisi yang memungkinkan bakteri berkembang. Berdasarkan masukan dari ahli keamanan pangan dan ahli gizi yang diterimanya, pengendalian suhu menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan makanan.

Charles menyebut makanan yang berada terlalu lama pada suhu ruang memiliki risiko kontaminasi yang semakin tinggi. Kondisi tersebut berkaitan dengan rentang suhu tertentu yang memungkinkan bakteri berkembang biak lebih cepat.

“Karena ini setelah diskusi dengan berbagai ahli keamanan pangan dan ahli gizi, jelas Pak. Setelah 4 jam, ketika makanan dibiarkan di suhu ruang, ada yang namanya critical temperature. Di atas 5 derajat, di bawah 60 derajat, maka kontaminasi bakteri semakin tinggi risikonya dan kembang biak bakteri juga semakin tinggi kemungkinannya,” katanya.

Usulkan Dapur Berbasis Sekolah

Baca juga: Miris! Guru Agama Non-ASN Puluhan Tahun Mengabdi, Insentif Hanya Rp300 Ribu

BGN sendiri, lanjut Charles, telah menetapkan batas waktu konsumsi makanan MBG, yakni maksimal empat jam setelah makanan selesai dimasak. Karena itu, ia menilai penerapan dapur berbasis sekolah dapat menjadi salah satu solusi karena proses memasak dan konsumsi berlangsung dalam lokasi yang relatif berdekatan.

Selain mengurangi potensi masalah keamanan pangan, konsep school-based kitchen dinilai memiliki keuntungan lain. Charles melihat sistem tersebut dapat memperkuat keterlibatan pelaku ekonomi di sekitar sekolah.

Kebutuhan bahan pangan, misalnya, dapat dipenuhi dari pasar tradisional, peternak, petani, maupun pemasok lokal. Dengan demikian, perputaran anggaran MBG tidak hanya mendukung pemenuhan gizi siswa, tetapi juga dapat memberikan efek ekonomi kepada masyarakat di sekitar sekolah.

Namun, perubahan sistem tersebut tidak berarti mengabaikan keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini sudah beroperasi. Charles menyarankan pemerintah menyiapkan skema kompensasi apabila nantinya terjadi peralihan sistem.

Menurut dia, pemerintah dapat memberikan ganti kerugian kepada pengelola dapur yang terdampak perubahan kebijakan. Pembayaran tersebut dapat dilakukan satu kali sehingga tidak menimbulkan beban berkelanjutan bagi pemerintah.

Baca juga: DPR Mulai Susun RUU Pemilu, Komisi II Prioritaskan Partisipasi Publik

“Kalau kita mau beralih ke sistem dapur sekolah yang existing, ya diganti, ganti kerugian saja, Pak. Ada berapa puluh ribu dapur yang sudah beroperasi? Ganti kerugian. Pemerintah membayarkan sekali saja cukup, tidak lagi menjadi beban selama ini (Program MBG) berjalan,” tuturnya.

Usulan tersebut menjadi bagian dari dorongan agar evaluasi program MBG tidak berhenti pada penanganan kasus setelah terjadi. Menurut Charles, aspek keamanan pangan harus ditempatkan sebagai bagian utama dalam desain dan pelaksanaan program sejak makanan disiapkan hingga dikonsumsi siswa. (*)