ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia dinilai membutuhkan perubahan besar, terutama dari sisi kelembagaan dan teknologi. Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo mendorong pemerintah membentuk badan khusus yang memiliki kewenangan terintegrasi untuk mencegah sekaligus menangani karhutla.

Menurut Firman, persoalan utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan selama ini salah satunya terletak pada koordinasi antarinstansi. Penanganan yang masih berjalan secara terpisah dinilai membuat respons terhadap kebakaran belum optimal. Ia menilai diperlukan satu lembaga khusus yang dapat mengoordinasikan upaya pencegahan, pemantauan, hingga pemadaman karhutla secara lebih terarah.

“Kalau tadi menurut pengakuan yang ada adalah memang mereka masih jauh dari apa yang diharapkan. Sifatnya ini masih sangat-sangat parsial dan memang koordinasi lintas sektoral ini sangat sulit,” ujar Firman.

Karena itu, ia meminta pemerintah mempertimbangkan pembentukan badan khusus yang secara spesifik menangani pencegahan dan penanggulangan pembakaran hutan serta lahan. 

Firman mengatakan Indonesia tidak harus membangun sistem penanganan karhutla dari nol. Pemerintah dapat mempelajari pola pengelolaan kebakaran hutan yang diterapkan negara lain, termasuk Brasil dan China. Menurut dia, keberadaan lembaga khusus di negara tersebut dapat menjadi salah satu referensi untuk memperkuat sistem penanganan karhutla di Indonesia.

Baca juga: Kekeringan Ancam 50 Ribu Hektare Sawah, Komisi IV DPR RI Soroti Lambannya Program Irigasi di Daerah

“Ini seperti di negara-negara yang sudah saya sampaikan, seperti di Brasilia itu ada Ibama, seperti di China juga ada. Oleh karena itu ini yang lebih cara-cara sepertinya yang lebih diikuti oleh Indonesia,” katanya.

Pembentukan badan khusus, lanjut Firman, juga berpotensi memperkuat kerja sama dengan negara lain. Hal ini penting mengingat kebakaran hutan tidak hanya menimbulkan persoalan lingkungan di dalam negeri, tetapi juga dapat memberikan dampak lintas batas.

Helikopter Water Bombing Harus Siaga

Selain membenahi kelembagaan, Firman menilai pemerintah perlu memperkuat peralatan dan teknologi pemadaman. Salah satunya dengan memastikan tersedianya helikopter yang dapat segera dikerahkan ketika muncul titik api. Menurutnya, kesiapan helikopter untuk melakukan water bombing menjadi penting, terutama ketika kebakaran terjadi di kawasan yang sulit dijangkau petugas melalui jalur darat.

“Kalau di negara-negara yang maju, yang hutannya memang seperti Indonesia, itu menandakan kita harus punya helikopter yang ready. Yaitu helikopter yang ready dengan water booming,” ungkapnya.

Baca juga: Rocky Gerung, Jusuf Hamka, dan Anwar Usman Masuk Wantimpres Prabowo

Ia juga mendorong penggunaan drone sebagai bagian dari sistem pemantauan karhutla. Drone dapat membantu mengawasi wilayah rawan kebakaran dan mempercepat identifikasi lokasi titik api. Teknologi pemantauan berbasis GPS, menurut Firman, juga dapat dikembangkan dan diintegrasikan dengan sistem respons di lapangan. Dengan begitu, ketika titik api terdeteksi, petugas dapat segera menentukan langkah penanganan, baik melalui operasi darat maupun pengerahan armada udara. 

Persoalan lain yang menjadi perhatian Firman adalah aturan mengenai pembakaran lahan untuk kepentingan yang disebut sebagai kearifan lokal. Ia menilai ketentuan tersebut perlu dikaji kembali karena berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Firman bahkan meminta agar ketentuan yang memberikan ruang pembakaran lahan hingga dua hektare dicabut.

“Karena itu saya mengusulkan agar kearifan lokal pembakaran hutan 2 hektare itu dicabut. Karena itu sangat berisiko tinggi,” tegasnya.

Firman menilai aturan tersebut tidak semestinya menjadi celah bagi pihak tertentu untuk melakukan pembakaran dengan memanfaatkan masyarakat yang belum memahami aspek hukum. Ia mengingatkan bahwa praktik pembakaran lahan yang tidak terkendali dapat berkembang menjadi kebakaran besar dan menimbulkan dampak lingkungan maupun sosial yang jauh lebih luas. 

Firman juga menilai pencegahan karhutla perlu melibatkan kerja sama internasional. Pasalnya, asap akibat kebakaran hutan Indonesia dalam kondisi tertentu dapat berdampak hingga ke negara-negara tetangga. Menurutnya, negara yang ikut merasakan dampak karhutla maupun memiliki kepentingan ekonomi terhadap komoditas Indonesia dapat didorong untuk terlibat dalam upaya pencegahan.

Baca juga: DPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri, Gantikan Listyo Sigit Prabowo

“Jadi pencegahan itu jauh lebih bagus daripada kita melakukan tindakan seperti sekarang ini,” pungkasnya. (*)