ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Sekitar 4,1 juta anak di Indonesia masih belum mendapatkan akses pendidikan. Pemerintah berupaya mengejar ketertinggalan tersebut melalui program Sekolah Rakyat yang secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga miskin.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono mengatakan, persoalan akses pendidikan tersebut menjadi salah satu tantangan besar yang harus segera ditangani. Namun, kapasitas Sekolah Rakyat saat ini baru mampu menampung sekitar 43 ribu siswa.

“Targetnya di 2029 itu 1 juta (siswa). Jadi untuk memenuhi target 4,1 juta itu masih panjang,” jelasnya.

Menurut Agus Jabo, Sekolah Rakyat tidak dirancang sebagai program pendidikan yang dapat diikuti seluruh anak. Pemerintah memprioritaskan anak dari keluarga yang masuk dalam desil 1 dan desil 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Prioritas pertama diberikan kepada keluarga pada desil 1. Apabila kuota dari kelompok tersebut belum terpenuhi, barulah kesempatan diberikan kepada anak dari keluarga desil 2.

“Saya ingatkan kalau sudah jadi, untuk desil 1. Kalau desil 1 belum memenuhi, baru ke desil 2. Jadi maksimal desil 2,” ujarnya.

Baca juga: Bukan Sekedar Kenyang, Ini Makanan yang Bisa Mendukung Kecerdasan Anak

Pendidikan Instrumen Penting Putus Rantai Kemiskinan

Agus menjelaskan, pemerintah tidak ingin persoalan kemiskinan hanya ditangani melalui bantuan sosial. Pendidikan dinilai menjadi instrumen penting untuk memutus mata rantai kemiskinan  yang berpotensi diwariskan dari orang tua kepada anak.

“Jadi tujuannya untuk memutus transmisi kemiskinan antar generasi lewat pendidikan. Pak Presiden Prabowo maunya begitu. Pak Presiden tidak mau kalau orang tuanya miskin, anaknya ikut miskin,” kata Agus.

Ia menyebut anak-anak dari keluarga miskin menghadapi persoalan yang lebih kompleks dibanding sekadar keterbatasan biaya sekolah. Kondisi ekonomi keluarga dapat berdampak terhadap pemenuhan gizi, sanitasi, kepercayaan diri hingga lingkungan sosial tempat anak tumbuh. Dalam situasi tertentu, anak juga harus ikut membantu orang tua bekerja. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi waktu dan kesempatan mereka untuk belajar maupun mengembangkan kemampuan.

Karena itu, pemerintah menerapkan konsep pendidikan berasrama dalam Sekolah Rakyat. Anak-anak tidak hanya mendapatkan pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga tinggal dalam lingkungan yang dirancang untuk mendukung pendidikan, pembentukan karakter dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Baca juga: UIN Saizu Buka KIP Kuliah 2026, 315 Mahasiswa Berpeluang Dapat Bantuan Pendidikan

“Negara menjemput orang-orang miskin ini sejak dini. Supaya kemudian anak-anak ini tidak hidup dalam lingkungan kemiskinan,” ujar Agus.

Untuk memperluas jangkauan program, pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempercepat kesiapan lokasi Sekolah Rakyat. Daerah yang telah mengusulkan lahan dan dinyatakan clear and clean didorong segera menyelesaikan persyaratan agar dapat masuk dalam tahapan pembangunan berikutnya.

“Kita berjuang supaya yang mengusulkan dan sudah clear and clean itu masuk di tahun ini, maka segera dilengkapi supaya mudah-mudahan ikut tahap berikutnya,” tutur Agus.

Pemerintah menargetkan kapasitas Sekolah Rakyat mencapai 1 juta siswa pada 2029. Target tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan sekaligus memastikan anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperbaiki masa depan dan keluar dari lingkaran kemiskinan. (*)