ORBIT-NEWS.COM, PURWOKERTO – Fenomena El Nino yang diperkirakan menguat pada paruh kedua 2026 mulai mendapat perhatian serius Bank Indonesia (BI) Perwakilan Purwokerto. Musim kemarau yang lebih panjang dan curah hujan rendah dikhawatirkan mengganggu produksi pertanian sekaligus mendorong kenaikan harga pangan di Banyumas Raya.

Komoditas beras menjadi salah satu yang paling diwaspadai. Selain merupakan kebutuhan pokok masyarakat, beras memiliki bobot besar dalam pembentukan inflasi kelompok volatile food sehingga gangguan produksi akibat kekeringan berpotensi berdampak hingga ke harga di tingkat konsumen.

Kepala BI Perwakilan Purwokerto, Aswin Gantina mengatakan, kondisi iklim pada semester kedua 2026 perlu diantisipasi karena puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September.

“Fenomena El Nino diperkirakan terus menguat hingga paruh kedua 2026. Puncak musim kemarau terjadi pada Juli sampai September, dengan durasi kemarau yang berpotensi lebih panjang dari kondisi normal,” kata Aswin, Kamis (13/8/2026).

Menurut Aswin, kondisi tersebut dapat menjadi sumber tekanan terhadap inflasi, khususnya pada kelompok volatile food. Risiko semakin besar karena prakiraan curah hujan pada triwulan III 2026 cenderung rendah di sejumlah wilayah.

Baca juga: Transformasi Limbah Kopi Menjadi Scrub, Inovasi Mahasiswa UIN Saizu Sabet Juara Nasional

Ribuan Hektare Sawah Banyumas Rentan Kekurangan Air

Ancaman tersebut menjadi perhatian karena bertepatan dengan periode penting pertumbuhan tanaman padi. Kekurangan air dapat mengganggu perkembangan tanaman, mengubah pola tanam, hingga berpengaruh terhadap hasil produksi. BI mencatat luas lahan baku sawah di Banyumas hingga 30 Juni 2026 mencapai sekitar 30.665,2 hektare.

Dari jumlah tersebut, sekitar 5.537,6 hektare atau 18,1 persen berada pada fase generatif pertama. Sementara 7.258,8 hektare atau 23,7 persen lainnya telah memasuki fase generatif kedua.

Kedua fase tersebut dinilai cukup rentan terhadap kekurangan air. Apabila puncak El Nino terjadi pada Agustus 2026, sekitar 4.131,5 hektare sawah diperkirakan berada pada fase generatif pertama dan 5.537,6 hektare memasuki fase generatif kedua.

Tidak hanya mengancam tanaman yang sedang tumbuh, keterbatasan air juga berpotensi mengubah jadwal tanam. BI memperkirakan sekitar 4.057,7 hektare lahan atau 13,2 persen dari total lahan baku sawah Banyumas berpotensi mengalami pergeseran masa tanam. Kondisi tersebut membuat ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produksi beras di tengah musim kemarau panjang. 

Baca juga: ABK KMN Barokah Anak Mas 03 Meninggal di Laut

Persoalan pertanian selama musim kemarau tidak hanya berkaitan dengan air. Kondisi cuaca yang kering juga dapat meningkatkan risiko serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Jika tidak diantisipasi sejak awal, serangan OPT berpotensi semakin menekan produktivitas pertanian. Karena itu, penguatan perlindungan tanaman perlu berjalan beriringan dengan upaya memastikan pasokan air.

BI mendorong pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan mengantisipasi dampak El Nino melalui optimalisasi jaringan irigasi, pompanisasi, serta pemanfaatan sumber-sumber air yang masih tersedia.

Penggunaan varietas tanaman yang lebih adaptif terhadap kondisi kering juga dinilai perlu diperluas. Strategi lainnya meliputi pengembangan sentra pangan, optimalisasi lahan, penguatan kelembagaan kelompok tani, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam sektor pertanian. 

Dari sisi pengendalian harga, upaya menjaga produksi harus diikuti dengan pengamanan pasokan dan distribusi pangan. BI menilai operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) perlu terus dilakukan agar masyarakat tetap memperoleh komoditas pangan dengan harga terjangkau.

Penguatan jaringan distribusi melalui Toko Tani serta pengawasan harga komoditas pangan strategis sesuai ketentuan harga eceran tertinggi (HET) juga menjadi bagian penting untuk mencegah gejolak harga di tingkat konsumen.

Baca juga: Curanmor di Purwokerto Selatan Terungkap Kurang dari 1 Jam

“Koordinasi dan sinergi antar-pemangku kepentingan perlu diperkuat untuk menjaga kecukupan pasokan, kelancaran distribusi, serta memitigasi risiko gangguan produksi akibat musim kemarau,” ujar Aswin. (*)