ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat merespons penetapan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk menjaga stabilitas pemerintahan, Wakil Bupati Pemalang, Nurkholes, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan langkah tersebut diambil agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan dan seluruh pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung seperti biasa.

"Insyaallah sudah ditandatangani, karena begitu ditetapkan (tersangka) harus tidak boleh ada kekosongan," ujar Sumarno usai mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang, Kamis (30/7/2026).

Menurutnya, keberlangsungan pelayanan publik menjadi perhatian utama pemerintah. Karena itu, dinamika hukum yang menimpa seorang kepala daerah tidak boleh menghambat jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.

"Apapun yang terjadi di pemerintah daerah, yang selalu menjadi catatan adalah jangan sampai mengganggu layanan kepada masyarakat," katanya.

Baca juga: Rp. 19,07 Triliun Mengarah ke Jateng, CJIBF 2026 Buka Jalan Investasi Baru

Selain menetapkan Plt Bupati, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan melakukan pemantauan terhadap kondisi pemerintahan di Kabupaten Pemalang. Sumarno mengungkapkan dirinya dijadwalkan bertemu dengan Nurkholes guna memastikan seluruh program pemerintahan tetap berjalan sesuai rencana.

Di sisi lain, ia turut menyoroti masih adanya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Menurutnya, integritas harus menjadi pegangan utama setiap pejabat dalam menjalankan amanah.

"Imbauannya tentu saja agar selalu mengedepankan masalah integritas. Integritas itu memang sesuatu yang diungkapkan gampang, tapi pelaksanaannya sulit. Itulah yang harus kita ingatkan terus," tegasnya.

Sumarno menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama ini terus menjalin kerja sama dengan KPK melalui berbagai kegiatan supervisi dan pendampingan sebagai upaya memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Pendampingan tersebut difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki risiko tinggi, seperti proses pengadaan barang dan jasa serta praktik jual beli jabatan.

Baca juga: DPU Banyumas Ingatkan Pentingnya PBG dan SLF, Legalitas Bangunan Dukung Keamanan dan Kenyamanan

"Pak Gubernur selalu mengajak KPK melakukan supervisi. Tolong teman-teman benar-benar menegakkan hal-hal yang selama ini sering diingatkan, terutama mitigasi risiko pada pengadaan barang dan jasa maupun praktik jual beli jabatan," pungkasnya. (*)