Wakil Ketua DPRD Jateng, Setya Arinungroho. (Foto : Dok. Tim Setya Ari).
ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG – Penutupan 122 program studi (prodi) di berbagai perguruan tinggi sepanjang 2026 menjadi sorotan serius. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menilai fenomena tersebut bukan sekadar persoalan akademik, melainkan sinyal kuat bahwa hubungan antara dunia pendidikan tinggi dan kebutuhan pasar kerja masih belum berjalan selaras.
Menurut Setya Ari, keputusan penghentian operasional puluhan prodi yang diajukan sendiri oleh perguruan tinggi kepada pemerintah seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama. Ia menilai, pemerintah tidak cukup hanya mengawasi penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga harus memastikan lulusan memiliki peluang kerja yang sesuai dengan kompetensi yang dipelajari di bangku kuliah.
"Penutupan prodi memang berasal dari usulan perguruan tinggi, bukan keputusan sepihak pemerintah. Namun persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari kesiapan negara dalam menciptakan pemerataan kesempatan kerja. Di sinilah pentingnya sinkronisasi antara pendidikan dan dunia kerja," jelasnya.
Lebih lanjut Setya Ari menjelaskan, menurunnya jumlah peminat pada sejumlah program studi kemungkinan besar dipengaruhi oleh kekhawatiran calon mahasiswa terhadap prospek karier setelah lulus. Kondisi itu, kata dia, menunjukkan bahwa masih banyak jurusan yang belum mampu menjawab kebutuhan industri maupun perkembangan pasar tenaga kerja.
Ia menilai persoalan utama bukan terletak pada penutupan prodi, melainkan belum optimalnya perencanaan karier lulusan dan pemetaan kebutuhan tenaga kerja secara nasional. Karena itu, pemerintah daerah bersama perguruan tinggi perlu membangun strategi bersama agar program studi yang dibuka benar-benar memiliki prospek bagi mahasiswa.
"Pemprov Jawa Tengah bersama perguruan tinggi harus duduk bersama menyusun arah pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Jangan sampai ada program studi kehilangan peminat karena lulusannya kesulitan mendapatkan pekerjaan," tegasnya.
Transformasi Program Studi
Meski demikian, Ari menilai tidak semua penutupan prodi harus dipandang sebagai kabar buruk. Di sejumlah perguruan tinggi, program studi lama justru bertransformasi menjadi bidang ilmu yang lebih relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri.
Ia mencontohkan perubahan program studi Matematika menjadi Aktuaria yang kini mulai banyak dikembangkan di berbagai kampus. Transformasi tersebut dinilai sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi dalam menghadapi perubahan kebutuhan dunia kerja.
"Yang terpenting bukan sekadar menutup program studi, tetapi bagaimana kampus mampu beradaptasi dengan membuka program-program baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman," katanya.
Setya Ari juga meminta pemerintah segera menyusun pemetaan kebutuhan tenaga kerja secara lebih komprehensif sehingga lulusan perguruan tinggi dapat terserap di sektor yang sesuai dengan kompetensinya. Menurutnya, langkah tersebut jauh lebih efektif dibanding hanya mengurangi jumlah program studi yang dianggap tidak lagi diminati.
Ia mengingatkan bahwa penutupan prodi tanpa diikuti pembenahan sistem penyerapan tenaga kerja berpotensi menimbulkan dampak lanjutan, mulai dari menurunnya akses pendidikan tinggi hingga terganggunya keberlangsungan tenaga pendidik.
"Bukan hanya prodi yang ditutup, namun pemerintah juga harus menyiapkan strategi untuk bisa memetakan para lulusan agar bisa ditempatkan sesuai dengan profesi mereka. Dengan begitu, penutupan prodi tidak dipandang sebagai satu-satunya solusi," pungkasnya. (*)
