Caption Foto : Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen saat memimpin Rapat Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan dan Rantai Pasok Bahan Baku Program MBG, Jumat (12/6/2026). (Foto : Dok. Diskomdigi Jateng).
ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu menjadi pengungkit perekonomian daerah. Karenanya, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah memprioritaskan pembelian bahan pangan dari petani dan peternak lokal.
Permintaan tersebut disampaikan Taj Yasin saat memimpin Rapat Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan dan Rantai Pasok Bahan Baku Program MBG di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (12/6/2026). Menurutnya, ribuan dapur MBG yang beroperasi di Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi masyarakat jika rantai pasok bahan bakunya melibatkan pelaku usaha lokal, mulai dari petani, peternak, nelayan, koperasi hingga UMKM.
"Hari ini kita ingin memastikan bahwa para peternak dan para petani benar-benar merasakan keberadaan program MBG. Adanya SPPG ini harus bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat," kata Taj Yasin.
Data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat kebutuhan telur untuk mendukung operasional SPPG di Jawa Tengah mencapai sekitar 720.902 kilogram setiap pekan. Angka tersebut dinilai masih sangat kecil dibandingkan kapasitas produksi telur di Jawa Tengah yang mencapai sekitar 7,3 juta ton per tahun. Karena itu, Pemprov Jawa Tengah berencana memperkuat sinergi dengan asosiasi peternak, koperasi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya agar kebutuhan bahan baku program MBG dapat dipenuhi dari hasil produksi daerah sendiri.
Selain telur, komoditas ayam dan ikan juga menjadi fokus utama dalam penguatan rantai pasok lokal. Pemprov Jateng ingin memastikan kebutuhan pangan untuk program MBG benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
"Kita akan membuat kesepakatan bahwa SPPG harus menyerap kebutuhan bahan pokok dari Jawa Tengah, khususnya telur, ayam, dan ikan. Harus membeli di sini," tegasnya.
Taj Yasin menjelaskan, konsep tersebut dapat diterapkan hingga tingkat kabupaten dan kota. Misalnya, jika terdapat SPPG di Kabupaten Banjarnegara, maka kebutuhan telur, sayuran, maupun bahan pangan lainnya sebaiknya dipasok terlebih dahulu oleh pelaku usaha dari daerah tersebut.
Kebijakan ini diyakini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak, tetapi juga mampu menekan biaya distribusi, memperpendek rantai pasok, serta menjaga stabilitas harga pangan di tingkat produsen.
Ia juga menyoroti masih adanya peternak yang menjual telur di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah. Saat ini, sebagian peternak dilaporkan hanya mampu menjual telur dengan harga Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram, sementara HAP yang ditetapkan pemerintah berada di angka Rp26.000 per kilogram.
"Kita ingin memastikan ekonomi masyarakat tumbuh. Jangan sampai bahan baku diambil dari masyarakat tetapi harganya justru di bawah harga acuan pemerintah," katanya.
Sementara itu, Koordinator Regional BGN Jawa Tengah, Reza Mahendra, menyatakan bahwa komitmen penggunaan bahan baku lokal akan diperkuat melalui pengawasan bersama antara BGN dan Satgas MBG di tingkat kabupaten/kota. Menurutnya, langkah tersebut penting agar manfaat Program MBG tidak hanya dirasakan penerima manfaat, tetapi juga mampu menciptakan dampak ekonomi yang luas bagi sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM di Jawa Tengah.
Saat ini, ekosistem Program MBG di Jawa Tengah telah melibatkan sedikitnya 7.312 UMKM, 2.407 koperasi, 91 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 161 BUMDes, 18 BUMDes Bersama, serta 7.967 pemasok bahan pangan yang mendukung kebutuhan program tersebut. Dengan jumlah yang terus bertambah, MBG diharapkan menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus menggerakkan roda ekonomi daerah. (*)
